Tersangka Korupsi Rp 2,2 M Dana Nasabah Bank di Brebes Ditahan

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 17:51 WIB
Tersangka korupsi Rp 2,2 miliar di PT BKK Jateng Cabang Brebes Kantor Paguyangan ditahan
9Tersangka korupsi Rp 2,2 miliar di PT BKK Jateng Cabang Brebes Kantor Paguyangan, M Nasir saat ditahan jaksa (Foto: dok. Istimewa)
Semarang -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah akhirnya menahan M Nasir (46) tersangka kasus korupsi Rp 2,2 miliar. Tersangka Nasir menggasak deposito dan kredit milik nasabah PT BKK Jateng (Perseroda) Cabang Brebes Kantor Paguyangan.

"Kami lakukan penahanan," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Sumurung P Simaremare di kantor Kejati Jateng, Selasa (31/8/2021).

Nasir diamankan dari kediamannya di Bumiayu, Tegal, Senin (30/8), dan dibawa ke Kantor Kejati Jateng di Semarang. Setelah pemeriksaan, Nasir dititipkan untuk ditahan di Mapolrestabes Semarang.

Sumurung menjelaskan aksi Nasir dilakukan dalam kurun waktu 2012 sampai 2019. Saat itu, Nasir menjabat Kepala Seksi (Kasi) Dana PT BKK Jateng Cabang Brebes Kantor Paguyangan.

"Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2019 dipecat, diberhentikan dari BKK," jelasnya.

Nasir disebut menggunakan dana simpanan milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah maupun pihak PT BKK. Atas perbuatan tersebut, tersangka Nasir dinilai merugikan negara senilai Rp 2,2 miliar.

"Selaku sie dana adalah menghimpun dan menggunakan dana simpanan milik nasabah baik berupa tabungan, deposito dan angsuran kredit tanpa sepengetahuan nasabah dan pihak BKK Jateng Cabang Brebes Kas Paguyangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi," jelas Sumurung.

"Kerugian senilai Rp 2,2 miliar," imbuhnya.

Penangkapan ini dilakukan setelah Nasir tiga kali mangkir dari pemanggilan Kejati Jateng. Atas perbuatannya, Nasir dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999, subsidiair dengan Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

(ams/sip)