Beberapa pejabat eselon 2 dan 3 Pemkab Klaten, Jawa Tengah, mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster karena menjadi pengurus PMI. Satgas COVID-19 Kabupaten Klaten menegaskan vaksin booster itu untuk tenaga kesehatan serta tenaga penunjang fasilitas kesehatan.
"Sesuai SE Dirjen Pencegahan dan Pengendalian (P2) penyakit, booster bukan hanya nakes tapi juga tenaga penunjang faskes. Tenaga penunjang seperti tenaga administrasi, cleaning service atau yang sehari-hari terlibat operasional faskes," jelas Tim Ahli Satgas Percepatan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Klaten dokter Roni Roekmito pada detikcom, Sabtu (28/8/2021).
Menurut Roni, ada SE dirjen P2P nomor HK 02.01/1/1919/2021 tentang vaksinasi dosis ketiga. Dalam SE tersebut prioritas utama adalah tenaga kesehatan sehingga belum ada vaksin booster khusus pejabat dan Forkompinda.
"Belum ada (booster untuk Forkompinda). Prioritas sesuai SE Dirjen adalah Nakes dan tenaga penunjangnya," sambung Roni.
Ditanya soal ada pejabat eselon Pemkab yang ikut vaksinasi booster karena menjadi pengurus PMI, Roni mengatakan semua tergantung diskripsi kerjanya.
"Tergantung diskripsi kerja yang dibuat oleh pengurus. Karena di PMI itu memang ada faskes," sebut Roni.
Kepala klinik PMI Klaten, dokter Erlina Puspitasari menambahkan pengurus PMI yang kebetulan pejabat eselon Pemkab ada tiga orang Ketiganya ikut mendapat vaksin booster.
"Bu Endang (Kabid di BPBD), Bu Susi (Kabid di Disbudparpora) dan pak Wardani ( Kepala Dinas pendidikan). Bu Endang pengurus bidang pelayanan sosial dan penanggulangan bencana, pak Wardani bidang Diklat dan Bu Susi bendahara," terang Erlina pada detikcom.
Menurut Erlina, total yang vaksin ada 63 orang. Terdiri dari tenaga medis, penunjang medis dan relawan.
"Kemarin tenaga medis, penunjang medis dan relawan yang vaksin booster ada 63 orang. Separuh lagi bulan depan," jelas Erlina.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
