Pemkab Rembang Persoalkan Izin Pemasangan Baliho Politisi

Arif Syaefudin - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 21:08 WIB
Salah satu baliho di jalan Rembang
Salah satu baliho di jalan Rembang. (Foto: Arif Syaefudin/detikcom)
Rembang -

Baliho bergambar wajah tokoh politisi bertebaran di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemkab Rembang mengungkap bahwa secara umum puluhan baliho tersebut belum mengantongi izin.

Seperti di daerah-daerah lain, di Rembang saat ini banyak baliho politisi yang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024. Di antaranya baliho bergambar Airlangga Hartarto, Puan Maharani, hingga Muhaimin Iskandar.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kabupaten Rembang, Teguh Gunawarman, menyebut berdasarkan arsip miliknya secara umum baliho-baliho tersebut belum mengantongi izin.

"Kita kalau merinci memang cukup banyak ya, bukan hanya satu dua politisi, ya disebut saja secara umum. Jika melihat di arsip, secara umum baliho tokoh politik nasional yang terpampang di wilayah Rembang belum mengantongi izin," kata Teguh saat dihubungi wartawan, Selasa (24/8/2021).

"Bukan hanya yang politisi nasional, lokal juga ada," imbuhnya

Pantauan di lapangan, baliho-baliho itu di antaranya di kawasan persimpangan Tugu Adipura Rembang, persimpangan traffic light Alun-alun Kota Rembang, tugu Pasar Kota Rembang, Jalan Kartini, dan Jalan Pemuda.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Perda Satpol PP Rembang, Teguh Maryadi, mengaku pihaknya telah menindaklanjuti hal tersebut kepada Kesbangpol Rembang. Namun, hingga kini ia masih sebatas menunggu instruksi resmi.

"Kami sudah menindaklanjuti ke pihak Kesbangpol, ada salah satu baliho politisi nasional yang terpampang besar di Rembang kota memang tidak mengantongi izin," katanya.

Teguh mengakui, tentang baliho melibatkan banyak SKPD, mulai dari perizinan, pemasangan, hingga penertiban. Namun, ia menyayangkan koordinasi antar SKPD tersebut tidak baik sehingga penindakan oleh Satpol PP selaku penegak Perda, terasa lemah.

"Kalau kita bicara upaya paksa penertiban, kami bisa. Akan tetapi di penegakan hukum itu ada yang namanya asas hukum praduga tidak bersalah. Kami minta sinergitas OPD terkait bisa kita awali dengan memberikan edukasi pemahaman sekali lagi kepada partai politik, kali ini kita anggap mereka itu tidak mengerti," jelasnya.

(mbr/rih)