Panglima TNI Minta Satgas COVID Kulon Progo Perbanyak Tracing Kontak Erat

Jalu Rahman Dewantara - detikNews
Sabtu, 21 Agu 2021 16:11 WIB
Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Kesehatan meninjau vaksinasi Corona di Kulon Progo, Sabtu (21/8/2021).
Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Kesehatan meninjau vaksinasi Corona di Kulon Progo, Sabtu (21/8/2021). (Foto: Istimewa)
Kulon Progo -

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta Satgas COVID-19 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memperbanyak tracing kontak erat kasus terkonfirmasi positif virus Corona atau COVID-19. Langkah ini diperlukan untuk menekan kasus di Kulon Progo yang masih tinggi.

"Dengan kasus konfirmasi COVID-19 di Kulon Progo masih di atas 150 kasus hingga 200 kasus per hari, artinya masih masuk level 4. Untuk itu, tugas kita harus banyak melaksanakan tracing kontak erat, walaupun di lapangan mengalami kendala. Rata-rata satu konfirmasi, di Kulon Progo baru melaksanakan tracing dua sampai tiga orang kontak erat, harapannya bisa di atas delapan orang," kata Hadi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Taman Budaya Kulon Progo, Sabtu (21/8/2021).

Selain perbanyak proses tracing, ia juga meminta Satgas COVID-19 Kulon Progo untuk menguatkan pemantauan pelaksanaan isolasi pasien Corona di tempat isolasi terpusat rusunawa Giripeni, Wates. Hal ini untuk memastikan pasien dalam kondisi baik.

"Kami mengharapkan kasus terkonfirmasi dirawat di isolasi terpusat (isoter) yang tidak melaksanakan isolasi mandiri (isoman). Sehingga konfirmasi terpantau kekurangan obatnya, apakah membaik atau memburuk," ujar Hadi.

"Untuk itu, empat pilar percepatan penanganan COVID-19, TNI, Polri, Pemda dan Puskesmas harus kerja keras masyarakat mau melaksanakan isolasi di isoter, kecuali tracing kontak erat hasilnya negatif bisa melaksanakan isoman selama lima hari," lanjutnya.

Dalam peninjauan ini, turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kepada awak media, Kapolri mengatakan bahwa hingga kini pemerintah masih mengevaluasi pelaksanaan PPKM dari Level 1 sampai Level 4.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah memberikan kelonggaran kegiatan masyarakat bagi daerah yang mampu menekan laju penambahan konfirmasi COVID-19. Kelonggaran itu meliputi sektor kegiatan ekonomi hilir, beberapa industri bisa beroperasi dengan kelonggaran dari 50 persen menjadi 75 persen.

Namun menurut Sigit, kelonggaran ini berpotensi terjadi meningkatkan interaksi masyarakat sehingga risiko penularan Corona bakal lebih tinggi.

"Untuk itu, kami mengimbau dengan situasi kelonggaran yang ada, masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan secara kuat, mulai dari menggunakan masker, pembatasan kegiatan di titik-titik kasus tinggi, harus menaati aturan sesuai Instruksi Mendagri," imbuh Sigit.

(rih/rih)