Polisi Telusuri Info Pemotongan Dana Kesehatan di RSUD Kudus

Dian Utoro Aji - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 15:32 WIB
RSUD dr Loekmonohadi Kudus
RSUD dr Loekmonohadi Kudus (Foto: Dian Utoro Aji/detikcom)
Kudus -

Polda Jawa Tengah (Jateng) tengah mengusut informasi adanya pemotongan dana kesehatan di RSUD dr Loekmonohadi Kudus. Sejumlah pihak tengah dimintai keterangan soal kasus ini.

"Saya membenarkan terkait adanya informasi kasus pemotongan dana kesehatan di kudus," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy saat dimintai konfirmasi wartawan lewat pesan singkat, Jumat (20/8/2021).

Iqbal mengatakan polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti dari lapangan. Pemeriksaan sejumlah orang ini dilakukan mulai Kamis (19/8) kemarin.

"Saat ini tim Polda masih mengumpulkan bahan keterangan dan bukti bukti yang cukup," sambung dia.

Pantauan di RSUD dr Loekmonohadi Kudus, Jumat (20/6) pukul 14.00 WIB, aktivitas rumah sakit masih berjalan seperti biasa. Pihak rumah sakit yang dimintai konfirmasi terkait kasus pemotongan dana kesehatan ini enggan bicara dengan alasan direktur RSUD dr Loekmonohadi tidak di tempat.

"Pak dir (direktur) sedang tidak ada di lokasi," kata seorang petugas di ruang tunggu RSUD Kudus, siang ini.

Sementara itu, Direktur RSUD Kudus Abdul Aziz Achyar masih belum merespons telepon maupun pesan singkat dari wartawan. Begitu pula dengan Kepala Dinas Kesehatan Kudus (DKK) Badai Ismoyo yang juga belum memberikan respons terkait kasus ini.

Terpisah, Bupati Kudus HM Hartopo mengaku belum mengetahui jika ada pemeriksaan dari Polda Jateng terkait dengan dugaan pemotongan dana kesehatan. Hartopo mengaku saat ini sedang bertugas di luar kota.

"Saya sendiri belum tahu. Coba nanti habis pemeriksaan nanti bagaimana. Belum tahu saya itu (soal isu pemotongan insentif nakes di RSUD Kudus), karena masih tugas luar kota," ujar Hartopo saat dihubungi lewat sambungan telepon siang ini.

"Kalau insentif yang sebagian pakai anggaran APBD. Tapi lebih detailnya sama DKK secara teknis," sambungnya.

Dia mengatakan jika ada oknum jajarannya terbukti melakukan pemotongan dana insentif agar ditindak. "Kalau memang ada nanti perlu ditelusuri lebih dalam kan gitu. Kan memang ada pihak istilah berperan perlu ditindaklanjuti," tambah Hartopo.

(ams/mbr)