Paguyuban Lurah di Sleman Protes Pilkades Mundur 2 Bulan Gegara Pandemi

Jauh Hari Wawan S. - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 19:00 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi pilkada (Andhika Akbaransyah)
Sleman -

Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dan pemilihan antar waktu (PAW) resmi ditunda selama 2 bulan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Lurah-lurah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tergabung dalam paguyuban kepala desa atau lurah merasa keberatan dengan keputusan itu.

"Tadi semua dikumpulkan (di Pemkab Sleman), saya sampaikan saya menolak (Pilkades/Pilur ditunda 2 bulan)," kata penasihat Paguyuban Lurah Manikmoyo Sleman, Sismantoro, saat dihubungi wartawan, Selasa (10/8/2021).

Adapun penundaan Pilur ini setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat dengan nomor 141/4251/sj. Dalam surat tersebut disebutkan alasan penundaan karena menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan angka penyebaran COVID-19 yang meningkat secara nasional akibat adanya varian Delta.

Sismantoro kemudian membandingkan pelaksanaan Pilur di tahun 2020, yang saat itu di Sleman menyelenggarakan Pilur serentak di 49 kalurahan.

"Kemarin itu Pilur di 49 kalurahan tidak ada klaster. Nah sekarang hanya 35 kalurahan. Apa yang dikhawatirkan," sebutnya.

Rencananya Pilur di Sleman akan digelar secara serentak di 35 kalurahan pada 12 September mendatang. Akan tetapi, dengan terbitnya surat itu Pilur harus mundur 2 bulan.

"Ya tadi sudah yang jelas kita sampaikan keberatan itu. Karena apa, kalau dasar hanya pandemi itu mau selesai tahun berapa. Tidak ada jaminan," katanya.

Penundaan ini, kata Sismantoro, akan berimbas pada banyak hal. Selain anggaran yang membengkak, sistem pemerintahan disebut akan terganggu.

"Kaitannya dengan di dalam sistem pemerintah, kegiatan pemerintah yang harus bertanggung jawab pada masyarakat akan terhambat kalau selama ini hanya Plt Lurah," sebutnya.

Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Sleman mengakomodir keluhan para lurah dan bersurat ke Kemendagri agar Pilur bisa berlangsung sesuai jadwal. Sebab, kata Sismantoro, proses Pilur di Sleman menggunakan sistem e-voting yang hanya butuh waktu 2 menit untuk memilih. Pihaknya pun memastikan pelaksanaan Pilur bisa berjalan dengan protokol kesehatan ketat.

"(Kami minta Pilur) Sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Pemkab Sleman dan tadi Pemkab juga akan membuat surat keberatan kepada Kemendagri," katanya.

"e-voting itu dalam pelaksanaannya itu hanya satu orang pemilih hanya membutuhkan waktu 2 menit. Kami siap Pilur dengan protokol kesehatan ketat," cetus Sismantoro.

Dimintai konfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan pihaknya hanya menjalankan apa yang menjadi instruksi dari Pemerintah Pusat. Harda memahami keresahan yang dirasakan oleh para calon lurah dan menghormati jika banyak calon lurah yang protes dengan aturan ini.

"Terkait penolakan dari Lurah yang menolak Pilur mundur ini juga kami hormati. Kami akan mencoba mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta," kata Harda.

(ams/rih)