Polisi Usut Pembuat Stiker Anti Putar Balik PPKM di Jateng

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 18:06 WIB
Penampakan angkutan gelap dengan stiker anti putar balik saat PPKM.
Penampakan angkutan gelap dengan stiker anti putar balik saat PPKM. Foto: Pool (Istimewa/WhatsApp)
Semarang -

Polisi mengamankan travel gelap dan mobil pribadi yang menggunakan stiker J1-4 Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara yang diklaim sebagai stiker antiputar balik saat melintasi perbatasan selama PPKM. Polisi pun mengusut asal stiker yang mencatut tiga institusi itu.

Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Kombes Rudy Syafirudin mengaku mengamankan tiga kendaraan berstiker J1-4 Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara itu pada Sabtu (7/8) lalu. Rudy mengatakan ketiga kendaraan itu dihentikan di Grobogan, dan dua di Banjarnegara.

"Tanggal 7 Agustus pukul 21.00 WIB kita lakukan penyelidikan terkait adanya travel gelap yang menempel stiker J1-4 yang bertuliskan Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara di Kabupaten Grobogan dan Banjarnegara," kata Rudy ditemui di Mapolda Jateng, Selasa (10/8/2021).

Rudy menyebut dari pengakuan pemilik travel dia membayar uang Rp 300 ribu untuk bergabung dengan sebuah paguyuban dan mendapatkan stiker tersebut. Pemilik travel asal Jawa Tengah ini diiming-iming bisa bebas penyekatan selama menempeli stiker tersebut.

"Rp 300 ribu per kendaraan per stiker," ujarnya.

Rudy mengungkap pemilik stiker itu berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain itu paguyuban itu bermarkas di sebuah rumah makan Nusantara di Subang, yang dikelola si pemilik stiker.

"Jadi informasi yang masuk, masuk paguyuban bayar Rp 300 ribu dengan harapan setiap penyekatan bebas. Masuknya pada saat berada di rumah makan Nusantara di Subang," terang dia.

Rudy menyebut koordinasi pengusutan kasus ini ditangani antar-Polda. Sebab, kasus stiker yang diklaim antipenyekatan ini ditemukan di Jawa Tengah, sedangkan sumber stiker itu berasal dari daerah lain. Pihaknya pun menyesalkan penggunaan stiker tersebut yang seolah tidak menghargai petugas.

"Seolah berkuasa di jalan raya dan tidak menghargai petugas yang berjibaku sekian lama di penyekatan di Jateng. Ini sudah kasih imbauan ke masing-masing kendaraan dan travel agar copot stiker itu," tegasnya.

Rudy menyebut pembuat stiker diketahui bekerja di bidang transportasi dan legal. Selain itu armada yang digunakan selama sudah memenuhi persyaratan bisa lewat di perbatasan. Hanya saja keberadaan stiker itu seolah membuat pengendara kendaraan itu mendapatkan prioritas.

"CV bidang tansportasi resmi berbadan hukum dan jadi koperasi CBS. Sebetulnya kalau tidak dipasangi stiker ini nggak ada masalah. Dalam arti kata ini sah-sah saja karena mempunyai badan usaha menyangkut transportasi," jelasnya.

Rudy menegaskan penyekatan di daerah perbatasan di Jateng masih berlaku selama masa perpanjangan PPKM ini. Syarat melintas jalur perbatasan masih sama, yakni dengan membawa surat rekomendasi resmi, surat bebas COVID dan merupakan kendaraan esensial serta kritikal.

"(Kendaraan berstiker J1-4) Masuk ke kita nggak akan bisa. Apapun ceritanya, tanpa surat keterangan resmi yang ditetapkan pemerintah dan surat keterangan bebas COVID, esensial, kritikal nggak bisa masuk. Mau ada stiker, nggak akan bisa," ujarnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu heboh stiker anti PPKM atau anti putar balik saat PPKM. Stiker itu mencatut 3 lembaga pemerintah sekaligus, yakni TNI, Polri, dan Dishub. Dalam stiker terdapat gambar jangkar, 2 buah sayap dan sebuah tulisan nusantara yang jika boleh diartikan stiker tersebut bisa digunakan di seluruh Indonesia. Stiker tersebut juga ikut menyelipkan nomor yang sebagai petanda dari kepemilikan stiker tersebut, yakni J1-4.

Polri menegaskan stiker anti putar balik saat PPKM tidak benar dan tetap dilakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran.

(ams/sip)