Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blora memanggil tiga tersangka kasus dugaan korupsi terkait jual beli kios Pasar Induk Cepu. Jaksa menyebut seorang tersangka yakni Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Blora, Sarmidi, tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.
"Hari ini kita panggil tiga tersangka, satu tersangka tidak hadir inisial S atau yang menjabat Kepala Dinas (Dindagkop UKM)," kata Kasi Intel Kejari Blora, Muhammad Andung, saat ditemui detikcom di kantornya, Jumat (6/8/2021).
Sementara dua tersangka lainnya, yakni Kabid Pasar Dindagkop UKM Blora, Warso, dan mantan Kepala UPT Pasar Induk Cepu, Muhammad Sofaat, hadir memenuhi panggilan pemeriksaan jaksa.
Andung mengatakan, rencananya pekan depan masih akan dilakukan pemanggilan kembali kepada tiga tersangka tersebut.
"Untuk S tidak bisa hadir berhalangan karena sakit demam. Minggu depan kita panggil lagi yang bersangkutan. Untuk kedua tersangka yang telah dipanggil hari ini. Kemungkinan minggu depan masih akan kita panggil lagi. Ini masih berjalan pemeriksaannya," jelasnya.
Andung menyebutkan, para tersangka kooperatif dalam kasus ini. Sehingga terkait langkah penahanan, pihaknya akan melihat hasil dari pemeriksaan dan menunggu petunjuk dari pimpinan.
"Sejauh ini ketiganya cukup kooperatif menjalani setiap proses pemeriksaan," imbuhnya.
Sementara itu, kuasa hukum tersangka Warso dan Sofaat, Kadi Sukarno, mengatakan kliennya itu selama pemeriksaan dicecar sebanyak 12 pertanyaan.
"Ada 12 pertanyaan yang diajukan seputar pelurusan administrasi apakah pelaksanaan itu sudah sesuai aturan-aturan yang sudah ditetapkan termasuk perdana dan terkait perintah jabatan. Baru sebatas itu," kata Kadi di kantor Kejari Blora hari ini.
Kadi mengatakan, pihaknya memandang perlunya pelurusan masalah mekanisme administrasi, apakah keterlibatan kedua kliennya itu ke arah pidana atau malaadministrasi.
"Di mana letak kerugian negaranya. Konteks pengelolaan pasar sudah berjalan lama dan pasar merupakan objek dari penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) juga telah berjalan lama. Maka hal ini juga melibatkan pihak Pemda. Yang notabene sebagai penerima PAD," terangnya.
"Secara pribadi tidak ada uang masuk di klien saya. Uang pungutan masuk kasda (kas daerah). Jadi ini adalah masalah malaadministrasi," jelasnya.
Kadi menambahkan, kedua kliennya itu dalam menjalankan tugasnya berdasarkan perintah dari atasan.
"Atas perintah dari atasan dalam hal ini kepala dinasnya," bebernya.
Lihat juga video 'Terbukti Terima Suap, Eks Dirut BTN Divonis 3 Tahun Penjara':
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
