Sejumlah kader PDIP ramai-ramai memasang baliho bergambar elite PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Tak terkecuali, anggota DPR Komisi IX Dewi Aryani dan anggota Komisi VII Paramitha Widya Kusuma yang mengaku telah memasang ratusan baliho maupun spanduk Puan di dapilnya di Brebes, Jawa Tengah.
"Saya sudah memasang 180 gambar baik bentuknya bilboard, baliho maupun spanduk. Bahkan sekarang lagi pesan lagi gambar Puan untuk dipasang lagi," kata Dewi saat dihubungi, Senin (2/8/2021).
Dewi bahkan juga mengusulkan agar foto Puan Maharani itu ditempatkan di tiap kantor dewan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dia mengaku sengaja memasang baliho-spanduk Puan yang dia anggap sebagai ikon PDIP dan sebagai Ketua DPR.
"Wajar ya kita masang di berbagai tempat. Tidak ada perintah secara langsung, dan kalau tidak ada perintah pun saya pribadi ingin juga memasang gambar Puan. Karena Puan ikon partai, kedua sebagai Ketua DPR RI," terangnya.
"Bahkan saya mengusulkan foto Puan tidak cuma di baliho saja, tapi dipasang di seluruh seluruh kantor DPRD baik kabupaten maupun provinsi di Indonesia. Seperti halnya gambar Presiden dan Wakilnya yang terpasang di semua instansi," sambung Dewi.
Hal senada juga disampaikan Paramitha Widya Kusuma. Dia mengaku memasan baliho Puan Maharani bukan karena instruksi partai.
"Jadi DPP PDIP tidak ada instruksi untuk memasang baliho mbak Puan. Ini merupakan inisiatif kader PDIP di daerah daerah termasuk anggota FPDIP DPR," kata Mitha, sapaannya.
Tak jauh berbeda dengan Dewi, Mitha mengku sudah memasang ratusan baliho maupun spanduk Puan Maharani di dapilnya di Brebes. "Di Brebes saya sudah memasang 250 gambar Puan berbagai ukuran," terang Mitha.
![]() |
Biaya pemasangan baliho Puan itu dilakukan secara gotong royong antara anggota DPR, pengurus DPC dan para simpatisan. Mitha mengaku heran banyak yang mempersoalkan pemasangan baliho Puan itu.
"Lagi pula kenapa dipersoalkan. Isi dari baliho itu kan bagus, berisi pesan pesan edukatif. Seperti pesan agar tetap menjaga prokes dan soal kebinekaan," cetus anggota DPR dari komisi VII ini.
(ams/sip)