Tunjangan PNS Solo Dipotong untuk Tangani Corona, Gibran Juga?

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Senin, 02 Agu 2021 15:29 WIB
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Solo -

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, memangkas tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Solo. Bagaimana dengan tunjangan Gibran?

Saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Gibran tidak menjelaskan terkait pemotongan tunjangan wali kota. Namun putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan jika dia tidak pernah menggunakan gajinya untuk kepentingan pribadi.

Gibran mengatakan gajinya dia pakai untuk membeli beras dan membagi-bagikannya. Dia memang kerap terlihat membawa beras di mobilnya untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Gajiku opo tau tak nggo to (gaji saya apa pernah saya pakai)? Gajiku tak nggo tuku beras (saya pakai untuk beli beras), bantu-bantu ambil SPP," kata Gibran, Senin (2/8/2021).

Ditanya apakah dia sama sekali tidak menggunakan gajinya selama enam bulan ini, Gibran menegaskan dirinya tidak berniat mencari uang dari jabatan wali kota.

"Saya jadi wali kota kan bukan untuk cari uang," ujar dia.

Sementara terkait pemotongan TPP PNS Pemkot Solo, Gibran berharap tidak akan memberatkan. PNS diharapkan memahami karena saat ini masih dalam masa darurat.

"TPP nanti biar Pak Sekda yang menjelaskan rincian-rinciannya, semoga tidak memberatkan. Tapi sekali lagi, ini masa-masa darurat, tidak seperti biasanya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, mengatakan kebijakan tersebut sudah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo. DPRD pun menyetujui pengajuan tersebut. Pemotongan itu untuk menambal defisit anggaran Pemkot Solo.

"Itu kan sudah kita sepakati bersama dan disetujui bersama wali kota," kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (30/7).

Menurutnya, tidak hanya TPP yang dipotong, melainkan anggaran kegiatan Pemkot Solo. Total dari penghematan tersebut mencapai Rp 19 miliar.

"Rp 19 miliar itu semua kegiatan PNS, tidak hanya TPP, misalnya pembangunan gedung BPBD, kegiatan dinas ditunda, makan minum, dan sebagainya," ujar dia.

Budi menjelaskan anggaran Pemkot Solo mengalami defisit Rp 92 miliar. Namun setelah dilakukan pengalihan anggaran, kini masalah tersebut terselesaikan.

"Kita defisit Rp 92 miliar karena memang hampir semua sektor minta relaksasi pajak dan retribusi," ungkapnya.

(sip/ams)