Komisi VI DPR: Silakan HET Diubah tapi Obat Terapi COVID Harus Tersedia!

Muchus Budi R. - detikNews
Minggu, 25 Jul 2021 10:36 WIB
Aria Bima, Solo, Sabtu (20/2/2021).
Aria Bima saat di Solo (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Solo -

Sidak Presiden Joko Widodo (Jokowi) di salah satu apotek di kawasan Bogor, Jawa Barat mengungkap temuan obat antivirus COVID-19 seperti Oseltamivir, Favipiravir, dan Azithromycin sulit didapat. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyoroti langkanya obat-obat terapi COVID-19 itu.

"Meminta pemerintah dan BUMN duduk bersama dengan semua stake holder termasuk pihak swasta untuk melakukan inventarisasi masalah mengapa masih kerap terjadi kelangkaan obat di lapangan," kata Aria Bima kepada detikcom di Solo, Minggu (25/7/2021).

Wakil Ketua Komisi VI DPR yang bermitra dengan BUMN ini menyoroti jangan sampai masalah kelangkaan obat terapi COVID ini karena biaya produksi dan distribusi. Meski begitu, dia menyarankan pemerintah menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk menjamin keterjangkauan obat-obat itu bagi pasien Corona.

"Jika permasalahan yang ada itu terkait biaya produksi dan distribusi untuk obat tersebut yang jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah perlu menyesuaikan HET dengan catatan harus tetap terjangkau, dan jika terlampau mahal agar harga tetap terjangkau maka pemerintah juga perlu mendisuksikan subsidi bagi para produsen obat. Yang terpenting sekarang obat itu ada di masyarakat dan bisa dibeli dengan mudah dan terjangkau oleh masyarakat," terangnya.

Aria pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan industri farmasi bisa menjamin ketersediaan obat-obat yang dibutuhkan saat pandemi virus Corona ini.

"Obat-obatan untuk terapi COVID-19 kesediaannya di seluruh apotek harus dijamin, khususnya oleh pemerintah melalui Kemenkes, Industri Farmasi swasta dan BUMN." ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta polisi turun tangan terkait kasus ini. Hal ini bertujuan agar tidak ada penimbunan obat-obatan untuk terapi COVID-19 oleh sebagian pihak.

"Saya heran kenapa obat-obatan terapi COVID-19 itu saat ini seolah-olah hilang di pasaran. Padahal para direktur utama BUMN farmasi dalam rapat bersama Komisi VI memastikan mereka telah memproduksi lebih dari jumlah kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan di pasaran selama pandemi ini," ujar Dasco kepada wartawan, Sabtu (24/7).

"Saya meminta pemerintah serta aparat kepolisian untuk menyelidiki hilangnya obat-obatan ini. Jangan sampai adanya dugaan penimbunan obat terapi COVID-19 karena kepanikan masyarakat terhadap pandemi saat ini," jelas Dasco.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu apotek di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7). Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan obat terapi COVID-19.

Namun apoteker tersebut menjawab stok Oseltamivir kosong. Jokowi menanyakan kembali di mana ia harus mencari obat tersebut. Apoteker mengatakan pihaknya sudah lama tidak menerima pasokan Oseltamivir. Terakhir, stok Oseltamivir yang sempat tersisa adalah merek Fluvir. "Tapi sekarang juga sudah kosong," kata apoteker wanita tersebut.

Jokowi kemudian menanyakan lagi ketersediaan obat jenis Favipiravir. Apoteker menjawab tidak punya stoknya. Begitu juga dengan vitamin D3. Apotek hanya memiliki vitamin D3 1000, sedangkan D3 5000 sudah habis. Kepada Jokowi, apoteker menyampaikan bahwa mereka sudah memesan lagi produk vitamin tersebut, namun tidak dapat.

Hingga akhirnya Presiden Jokowi menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberi tahu bahwa obat-obatan yang ia cari untuk terapi COVID-19 kosong di pasaran.

Simak video 'Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Nggak Ada':

[Gambas:Video 20detik]



(ams/ams)