Pemerintah Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana desa (DD) tahap enam. Bedanya warga yang tidak mau divaksin Corona tidak diberikan bantuan tunai tersebut.
"Ya kalau mereka tidak mau vaksin, tidak akan beri BLT itu. Kalau ada yang tidak memungkinkan divaksin karena kondisi sedang sakit maka ditunda, bantuan tetap kita berikan namun nanti kita bulan depan akan divaksin," kata Kepala Desa Jepang Indarto kepada wartawan ditemui di lokasi, Senin (5/7/2021).
Dari pantauan di lokasi puluhan warga terlihat antre di depan balai Desa Jepang. Mereka antre berjaga jarak dan warga yang datang sudah memakai masker.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlihat warga penerima bantuan tersebut pertama harus divaksin terlebih dahulu. Setelah divaksin mereka mengambil bantuan dengan menunjukkan surat bukti sudah divaksin.
"Harapan ini untuk mempercepat vaksin kepada masyarakat jadi bulan ini khusus untuk penerima, satu KK (kepala keluarga) untuk satu orang yang divaksin, nanti bulan depan upayakan dengan membawa anggota keluarga yang lain. Bisa satu penerima membawa satu keluarga yang lain," terang Indarto.
"Sehingga harapan kami dengan proses kami kelanjutan percepatan pemberian vaksin dapat lebih cepat," sambung dia.
Indarto mengatakan sebanyak 190 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan hari ini. Total anggaran ada Rp 57 juta. Menurutnya warga yang menerima bantuan menerima untuk divaksin terlebih dahulu.
"Hari ini ada 190 keluarga penerima manfaat, cuma sebagian warga sudah ada yang vaksin pada saat mobilisasi di Puskesmas. Nominal Rp 300 ribu per penerima, totalnya ada Rp 57 juta," terang dia.
Diwawancara dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adi Sadhono mengatakan penyaluran BLT dan vaksinasi merupakan inovasi baru dilakukan di Desa Jepang. Dia pun berharap ke depan inovasi tersebut dapat ditiru di desa yang lain, sehingga dapat mempercepat vaksinasi.
"Ini merupakan bentuk inovasi dari desa Jepang sama dengan penyaluran BLT. Maka ini salah satu inovasi desa Jepang untuk mempercepat yang nantinya sudah divaksin. Dan harapan kami inovasi ini bisa dilakukan desa yang lain. Di samping masyarakat senang, dan juga sudah divaksin," terang Adi kepada wartawan ditemui di lokasi.
Dia mengatakan sudah ada 102 dari 123 desa di Kudus yang menyalurkan bantuan tunai langsung. Sisanya belum menyalurkan bantuan itu karena terganjal aturan serapan anggaran tahap pertama.
"Minimal sudah tersalur, minimal di bulan keenam, karena persyaratan pencairan DD tahap kedua harus sudah salur BLT DD enam bulan, dan posisi saat ini permohonan pencairan DD tahap kedua Kabupaten Kudus sudah 102 desa. Sisanya pertama terbentur aturan serapan anggaran tahap pertama ada 12 desa, kemudian sisanya masih perubahan APBDes. BLT DD ini sampai 12 bulan," jelas Adi.
Simak video 'PPKM Darurat, Pemerintah Gelontorkan Rp 6,1 T Bansos Tunai':