Zona merah Jepara, ada 2.232 kasus aktif
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menjadi zona merah penyebaran COVID-19 dengan 2.232 kasus aktif. Dinas Kesehatan Jepara menyebutkan ada sejumlah klaster COVID-19 di Jepara mulai dari keluarga hingga perusahaan.
"Yang paling banyak ada beberapa klaster rumah tangga, kedua perusahaan juga, kemudian klaster tenaga kesehatan masih. Ya di beberapa Puskesmas juga terjadi," kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Eko Cahyo P saat dihubungi detikcom lewat telepon, Rabu (23/6/2021).
Secara akumulatif, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jepara mencapai 12.556 orang. Dari sebaran kasus COVID-19 di Jepara per Selasa (22/6), kasus sembuh ada 9.683 orang dan meninggal dunia ada 641 orang.
BOR di Jepara capai 83 Persen
Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mengakibatkan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi rumah sakit di Jepara mencapai 83 persen.
"Update per Selasa 22 Juni 2021 untuk tempat tidur (TT) ICU COVID-19 rata-rata 83,33 persen, sedang TT isolasi 83,59 persen," kata Bupati Jepara Dian Kristiandi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/6/2021).
Pengetatan kawasan tak seragam
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berharap aturan penanganan lonjakan kasus COVID-19 di Solo Raya bisa seragam. Sebab selama ini tiap daerah memiliki aturan yang tidak pernah sama, padahal Solo Raya adalah satu kawasan yang tidak bisa dilepaskan satu dan yang lainnya.
"Pak Danrem (Kolonel Inf Deddy Suryadi) mau mengundang semua kepala daerah di Solo Raya biar SE (surat edaran)-nya seragam. Dari dulu SE nggak pernah seragam," ujarnya, Rabu (23/6/2021).
Larangan perjalanan dinas Pemprov Jateng
Pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dilarang melakukan perjalanan dinas serta menerima tamu luar daerah. Hal itu untuk pencegahan penularan COVID-19.
Aturan tertuang dalam surat edaran (SE) bernomor 965/1658 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, Rabu (23/6) hari ini. Surat edaran tersebut terkait Larangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Langsung.
(bai/mbr)
