Pemda DIY Tak Bisa Biayai Satgas Corona Tingkat RT, Warga Diminta Jimpitan

Heri Susanto - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 13:55 WIB
Proses penataan kawasan Tugu Pal Putih, Yogyakarta, telah rampung dilakukan. Kawasan itu kini kian setelah bebas dari kabel melintang. Berikut potretnya.
Tugu Pal Putih yang jadi salah satu ikon wisata Yogyakarta (Foto: Pius Erlangga/Detikcom)
Yogyakarta -

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warganya sulit disiplin protokol kesehatan. Ternyata dari total 27 ribu RT di DIY, masih banyak yang belum membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di tingkat RT.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menyebut lingkungan atau permukiman menjadi salah satu tempat rawan penularan COVID-19. Hal tersebut sebenarnya bisa dicegah jika ada Satgas Penanganan COVID-19 tingkat RT di semua RT di DIY.

"Tapi pembentukannya terkendala, salah satunya soal pendanaan. Anggaran dari desa hanya ada 8 persen yang bisa masuk re-focusing anggaran. Akibatnya baru ada 9 ribuan dari 27 ribuan RT yang memiliki Satgas," kata Noviar saat diwawancarai di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (21/6/2021).

Warga Diminta Danai Pembentukan Satgas Mandiri Via Jimpitan

Noviar menyebut solusi yang bisa dilakukan dengan mengandalkan kemandirian masyarakat untuk pendanaan Satgas COVID-19 di tingkat RT. Persoalan anggaran itu bisa diselesaikan dengan donasi atau iuran jimpitan warga.

"Ya pendanaan kami minta bisa berinovasi misalnya dengan jimpitan. Karena keberadaan Satgas COVID-19 tingkat RT ini benar-benar sangat penting dalam penerapan prokes di lingkungan," kata Noviar.

Ia menjelaskan, selama ini Satlinmas yang banyak melakukan pengawasan di tingkat RT. Namun saat harus turun di semua RT, dia menyebut pengawasan linmas tak bisa efektif.

"Nah ini yang kita dorong supaya di dalam mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak sebaiknya pelacakan kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan dan kita berharap kepada Satgas yang berada di tingkat RT," katanya.

Noviar pun mewanti-wanti semua lurah di DIY untuk bisa mendorong setiap RT membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Sehingga, proses pencegahan dan penanganan Corona di DIY bisa maksimal.

"Oleh karena itu, kenapa lurahnya harus lebih berperan aktif. Karena, seperti telah dikemukakan kasus (Corona) sudah tidak terkendali tempat-tempat yang menjadi klaster penularan," ujarnya.

Sultan Lempar Wacana Lockdown Yogya

Sebelumnya diberitakan, Sultan HB X mempertimbangkan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit disiplin prokes. Hal ini untuk menekan kasus virus Corona di DIY yang beberapa hari inni melonjak.

"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6).

Sultan menjelaskan pemerintah selama ini telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan, lanjut Sultan, ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, kasus baru harian positif Corona di DIY mencapai di atas 500 orang beberapa hari kemarin.

"Kemarin (Ingub No 15/INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kelurahan harus sampai atasan (camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep apa meneh (mau apa lagi kebijakannya). Ya lockdown," jelasnya.

(ams/mbr)