Corona Mengganas, Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius Pemerintah!

Heri Susanto - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 19:15 WIB
Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu 923/1/2019).
Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta. (Foto: dok detikcom)
Yogyakarta -

Lonjakan kasus positif Corona di Indonesia maupun lima provinsi di Pulau Jawa menuai keprihatinan banyak pihak. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung rencana baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan lebih tegas terkait kondisi tersebut.

"Kondisi sangat memprihatinkan ini perlu perhatian super serius khususnya dari pemerintah pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini nyata dan telah meluas di hampir seluruh negara," tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Haedar menyoroti lonjakan kasus positif COVID-19 saat ini juga meningkatkan korban meninggal terkait COVID-19 menyentuh angka 53.753 jiwa di Indonesia. Sedangkan di tingkat dunia, lanjut Haedar, jumlah korban meninggal mencapai 3.850.267. Semakin bertambahnya kasus COVID-19 tersebut, kata Haedar, semestinya menjadi peringatan keras dan sangat serius bagi semua pihak agar tidak lengah.

"Pemerintah secara khusus harus semakin memastikan jaminan perlindungan para dokter, tenaga kesehatan, dan petugas di seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang sampai saat ini semakin berat bebannya dalam menangani pasien COVID-19. Termasuk dalam memastikan suplai oksigen dari para vendor yang harus dituntut lebih bekerja keras, sebagaimana para petugas rumah sakit telah bekerja keras," tutur Haedar.

Haedar juga mewanti-wanti pemerintah untuk memperhatikan beban secara berlebihan kepada pihak rumah sakit serta para dokter dan tenaga kesehatan. Sampai saat ini tenaga kesehatan semakin kewalahan selaku benteng terakhir melawan pandemi COVID-19.

"Penting ditambah dan diperluas sarana-prasarana isolasi oleh pemerintah agar semakin mencukupi, mempermudah, dan mengintensifkan usaha penanganan COVID-19, kata dia.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini. Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," jelas Haedar.

Selain itu, Haedar berharap pemerintah bisa bekerja sama dengan semua pihak untuk bisa mendapatkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran. Tentunya, menurut Haedar, disertai kesungguhan dan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

"Kondisi darurat meniscayakan pendekatan dan kebijakan yang khusus dan ekstra, yang memerlukan keseriusan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan semua penyelenggara lembaga pendidikan di Indonesia. Institusi keluarga diharapkan peran dan tanggung jawabnya dalam menyukseskan pembelajaran online karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orang tua," katanya.

Pesan PP Muhammadiyah untuk Kemendikbud...