DPRD Dukung Penuh Jika Sultan Terapkan Lockdown di Yogya

Heri Susanto - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 15:16 WIB
Petugas menggunakan seragam prajurit Keraton Yogyakarta saat bertugas menjaga kawasan wisata Jalan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (18/10/2020). Petugas keamanan di Maliboro atau yang sering disebut Jogoboro mengenakan seragam khusus yang kerap dikenakan prajurit atau bergada Keraton Yogyakarta, untuk menarik daya tarik wisatawan. detikcom/Pius Erlangga
Petugas menggunakan seragam prajurit Keraton Yogyakarta saat bertugas menjaga kawasan wisata Jalan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (18/10/2020). Foto: PIUS ERLANGGA
Yogyakarta -

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung jika Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerapkan lockdown di DIY. Opsi lockdown dinilai bisa menjadi solusi untuk mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 di Yogyakarta.

"Antisipasinya yakni di wilayah kita harus ada pembatasan. Dari pada kondisi DIY semakin tidak terkendali, maka saya mendukung gagasan (lockdown) tersebut," kata Ketua DPRD DIY Nuryadi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/6/2021).

Nuryadi menyebut lonjakan kasus Corona di DIY sangat memprihatinkan. Dia menyebut setelah Lebaran kasus positif di DIY naik signifikan, terlebih dua hari terakhir kasus harian COVID-19 lebih dari 500 kasus.

"Kondisi sebelum Lebaran tidak bisa kita pertahankan. Tapi malah justru berbalik 180 derajat (dari landai menjadi tinggi)," sesalnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Huda meminta kebijakan lockdown itu segera dirumuskan dengan detail.

"Luar biasa ya (kasus positif COVID-19) shleter-shelter udah aktif kemudian rumah sakit rumah sakit sudah mulai penuh lagi, kalau tidak ada tindakan yang signifikan saya khawatir sistem kesehatan di Yogya bisa lumpuh. Ini penting untuk dipertimbangkan dikaji dan nanti pak gubernur akan memutuskan itu dan kita akan mendukungnya," tutur Huda.

Huda pun meminta aparat kepolisian untuk kembali menertibkan protokol kesehatan di ruang publik. "Minta bantuan rekan-rekan kepolisian untuk bisa melakukan pengetatan-pengetatan di tempat-tempat umum ya saya kira, kerumunan-kerumunan yang cukup masih di tempat-tempat yang memang potensial menimbulkan penularan," pintanya.

Selain itu, dia meminta kebijakan terkait lockdown di DIY segera dirumuskan dengan detail. Khususnya kegiatan atau pun ruang publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Pembatasan tidak bisa semuanya. Nanti pembatasan-pembatasan yang menyebabkan kerumunan dilakukan, sedangkan yang mendukung sektor ekonomi (kebutuhan pokok) tetap berjalan," ucap Huda.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DIY Sri Sultan HB X bicara soal kemungkinan lockdown sebagai solusi atas kenaikan kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya. Sultan menyebut lockdown sebagai salah satunya jalan setelah PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tak efektif di lapangan.

"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan,hari ini.

(ams/mbr)