Tuding Pemerintah Kalap! F-PKS Pastikan Tolak PPN Sembako-Jasa Sekolah

Heri Susanto - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 11:40 WIB
Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Ilustrasi (Foto: Rifkianto Nugroho)
Yogyakarta -

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta memastikan sikap fraksinya bakal menolak pengajuan draf RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bahkan, demi menggagalkan rencana pemerintah tersebut, PKS akan menggalang dukungan rakyat.

"Jelas rencana PPN Sembako dan Jasa Sekolah merupakan rencana ngawur. Pemerintah semakin kalap mendengarkan rakyat kecil," kata Sukamta melalui keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) DIY mengatakan pemerintah miskin kreativitas dalam menaikkan pendapatan. Akibatnya, masyarakat miskin yang sudah kesulitan untuk bertahan hidup menghadapi pandemi kembali mendapatkan beban.

"Seharusnya pemerintah menyubsidi sembako. Bukan malah berpikiran terbalik. Yang penting pendapatan naik," sesalnya.

Sukamta menambahkan, masih banyak potensi komoditas yang bisa dikenai pajak. Seperti pendapatan Youtuber, iklan Youtube, dan potensi pendapatan dari online yang lain.

"Masyarakat sudah kehilangan pendapatan, mau beli sembako malah kena pajak. Anaknya sekolah, sudah bayarnya sekarang berat, masih ditambah pajak. Padahal sudah setahun lebih anak sekolah online, sekarang masih dikenai pajak," sesalnya.

Sadar akan kekuatan di DPR RI tak sebanding dengan pendukung pemerintah, Sukamta menjelaskan, pihaknya tetap akan menggalang dukungan rakyat. Ia yakin, dukungan rakyat akan berdampak langsung terhadap pengambilan keputusan fraksi lain di DPR RI.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menduga rencana pemerintah memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara yang saat pandemi mengalami penurunan tajam. Tetapi menurutnya jika cara menaikkan pendapatan dengan membebani pajak sembako hingga jasa sekolah, ini menunjukkan kreativitas pemerintah tumpul.

"Pemerintah semestinya meningkatkan kinerja ekspor. Pemerintah juga bisa menambah pajak pada barang-barang yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan seperti rokok, plastik, makanan berbasis soda dan gula/manisan. Jadi tolong lebih kreatif, jangan malah bebani rakyat kecil," ujarnya.

(mbr/sip)