Warga Wadas Geruduk Kantor BBWS-SO, Tolak IPL Bendungan Bener

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Kamis, 03 Jun 2021 15:02 WIB
Warga Desa Wadas Purworejo geruduk Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) tolak izin penetapan lokasi Bendungan Bener, Kamis (3/6/2021)
Warga Desa Wadas Purworejo geruduk Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) tolak izin penetapan lokasi Bendungan Bener (Foto: Jauh Hari/detikcom)
Sleman -

Sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, menggeruduk kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO). Mereka tetap pada sikap menolak perpanjangan izin penetapan lokasi (IPL) Bendungan Bener yang akan habis pada 5 Juni mendatang.

Pantauan di kantor BBWS-SO saat demo warga Desa Wadas, sekitar pukul 11.00 WIB tadi, pihak BBWS-SO tidak menemui warga. Pagar kantor BBWS-SO ditutup.

Tampak beberapa satpam berjaga di dalam kantor. ada juga polisi yang berjaga sekaligus mengatur arus lalu lintas. Warga pun hanya melakukan aksi di depan kantor BBWS-SO dan kemudian membubarkan diri.

Ketua Gerakan masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), Insin, menjelaskan sejak 2018 sampai kapan pun warga menolak tambang quarry batu andesit di Desa Wadas yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan material Bendungan Bener. IPL penambangan batu andesit seluas lebih dari 100 hektare.

"Dengan harga berapa pun kami tidak tergiur," kata Insin ditemui di kantor BBWS-SO, Sleman, Kamis (3/6/2021).

Warga Tolak IPL Bendungan Bener karena Rampas Lahan Pertanian

Insin meminta IPL Bendungan Bener tidak diperpanjang lagi. Sebab, menurutnya tambang batu andesit ini akan merampas lahan pertanian.

"Kami rakyat, petani, kalau lahan kami habis apa yang bisa kami beri untuk anak-cucu kami?" keluhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Kawula Muda Desa Wadas Azin Muhammad. Azin menyebut pemerintah seharusnya tidak bisa memperpanjang IPL lagi.

"Desa Wadas adalah tanah yang rawan bencana. Artinya ketika pertambangan terjadi, tentu dampak bencana akan semakin besar," tutur Azin.

Dia menambahkan Desa Wadas juga sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian produktif. Sehingga semestinya bukan ditambang melainkan dipelihara dan dirawat.

"Penambangan quarry dinilai akan menghilangkan semua hasil bumi di Desa Wadas," sebutnya.

Gelar Aksi Bukan karena Provokasi

Azin lalu angkat bicara soal klaim pemerintah yang mengatakan 70 persen warga desanya setuju penambangan. Dia menyebut warga yang menolak tambang bukan akibat provokasi melainkan sikap dari warga sendiri. "Bagi kami yang hidup di Desa Wadas yang akan merasakan dampak besar," tegasnya.

Kata Pihak BBWS-SO soal IPL Bendungan Bener

Sebelumnya, Kepala BBWS-SO Dwi Purwatoro menjelaskan pihaknya telah memegang IPL yang dituangkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah No 591/41 tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018. Kemudian diperpanjang dengan SK Gubernur No 539/29 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Di dalamnya mencakup Desa Wdas sebagai lokasi untuk penambangan batu andesit sebagai material untuk Bendungan Bener.

"Jadi sebetulnya Desa Wadas menjadi bagian dari Bendungan Bener. Jadi yang dianggap ilegal itu seperti apa," kata Dwi saat ditemui di Kantor BBWS-SO, Selasa (27/4).

Ia menegaskan, jika belum memegang SK Gubernur Jawa Tengah pihaknya tidak akan melakukan kegiatan pembangunan maupun pertambangan quarry.

"Jadi secara prinsip kami sudah punya dasar hak hukum untuk melaksanakan kegiatan baik untuk pembangunan Bendungan Bener maupun untuk pengambilan quarry di Desa Wadas. Kita tidak mungkin ilegal karena sudah punya SK dari Gubernur (Jawa Tengah)," tegasnya.

(ams/sip)