Busyro Muqoddas Kaitkan Pelemahan KPK dengan Agenda Pilpres 2024

Heri Susanto - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 18:26 WIB
Busyro Muqoddas dkk yang mengatasnamakan Jogja Kompak nyatakan sikap soal nasib 75 pegawai KPK, Senin (31/5/2021).
Busyro Muqoddas dkk yang mengatasnamakan diri Jogja Kompak nyatakan sikap soal nasib 75 pegawai KPK, Senin (31/5/2021). (Foto: Heri Susanto/detikcom)
Yogyakarta -

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyebut upaya menyingkirkan 75 pegawai KPK melalui hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kini jadi polemik, terkait dengan agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut merupakan hasil diskusi Busyro dengan pegawai KPK.

Busyro mengaku sampai saat ini dirinya masih terus berdiskusi dengan para pegawai KPK. Hasilnya, revisi Undang-Undang (UU) No 30 tahun 2002 tentang KPK dengan UU No 19 tahun 2019, sarat dengan agenda politik. Sebab, kata Busyro, pembahasan UU tersebut oleh pemerintah dengan DPR sampai memakan dua korban mahasiswa di Kendari.

"Tapi tetap dipaksakan. Kami mendiskusikan dan hasilnya ada satu poin. Dengan adanya KPK seperti selama ini, menghalangi kekuatan-kekuatan bisnis besar yang dulu dikenal sembilan naga mengerucut tujuh nama atau tujuh samurai untuk ikut berlaga pada 2024," kata Busyro saat pernyataan sikap Jogja Kompak, gabungan masyarakat sipil Yogyakarta di Gedung Perwakilan DPD RI, Senin (31/5/2021).

Busyro menyebut keberadaan KPK dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dianggap menjadi penghalang tujuh naga itu bertarung pada Pilpres 2024. Karena, SDM KPK mengantongi data sumber daya mineral di seluruh Indonesia.

"Oleh karena itu, satu-satunya jalan diremuk KPK ini. Sudah berhasil dengan revisi UU dan proses seleksi pimpinan KPK," katanya.

Di sektor Penelitian dan Pengembangan (Litbang), bagian dari penyidik dan penyelidik KPK, kata Busyro, sampai saat ini telah melakukan pencegahan korupsi dari hulu. Hal tersebut yang diduga menjadi alasan pendukung koruptor menghancurkan KPK.

"Jika Presiden dan DPR tidak membatalkan (TWK), berarti terjadi pembiaran demi 2024 yang akan datang dengan memanfaatkan sumber daya itu," mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Busyro memprediksi situasi akan semakin parah pada Pemilu 2024 mendatang. Prediksi ini semakin nyata dengan melihat penyingkiran 75 pegawai KPK lewat TWK.

"Mereka itu kalau korupsi dengan khusyuk, ngapain kita harus mundur (mendukung KPK)," jelasnya.

(sip/ams)