Ini Upaya Pemkot Solo Lawan Putusan PK soal Eksekusi Taman Sriwedari

Ari Purnomo - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 19:26 WIB
Kuasa Hukum Pemkot Solo Wahyu Winarto saat memberikan keterangan soal perlawanan hukum terkait sengketa lahan Taman Sriwedari Solo, Selasa (26/5/2021).
Kuasa Hukum Pemkot Solo Wahyu Winarto saat memberikan keterangan soal perlawanan hukum terkait sengketa lahan Taman Sriwedari Solo, Selasa (25/5/2021). Foto: Ari Purnomo/detikcom
Solo -

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menolak rencana eksekusi lahan Taman Sriwedari oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo. Pemkot Solo memastikan pihaknya akan mempertahankan Taman Sriwedari sebagai milik rakyat. Seperti apa upaya hukumnya?

"Kami memperjuangkan supaya tanah Sriwedari tetap menjadi milik rakyat, itu tujuan pertama kami. Kami melawan putusan-putusan yang sudah dinyatakan inkrah oleh PN, Pengadilan Tinggi (PT), kasasi dan PK," ujar Kuasa Hukum Pemkot Solo, Wahyu Winarto, saat jumpa pers di Solo, Selasa (25/5/2021).

Wahyu mengatakan Pemkot Solo masih mempunyai peluang untuk mempertahankan sebagian objek yang akan disita PN Solo. Sebab, ada objek lain yang tidak masuk dalam perkara tersebut.

"Kami menyatakan diri masih mempunyai peluang, karena sebagian objek yang hendak dieksekusi oleh PN Solo ada objek lain yang masih menjadi milik Pemkot Solo, yaitu HP 26 dan HP 46 yang selama ini tidak pernah disentuh oleh perkara-perkara itu," tuturnya.

Wahyu menyebut adanya dua objek tanah tersebut, bakal menjadi pintu masuk bagi Pemkot Solo untuk mempertahankan lahan Taman Sriwedari, yang kini dimenangkan oleh ahli waris Wiryodiningrat.

"Jadi kami entry point-nya masuk dari HP 26 dan HP 46, sehingga kami mengajukan derden verzet (perlawanan dari pihak ketiga)," ungkapnya.

Apa itu derden verzet?

Wahyu mengatakan berdasarkan persidangan yang sudah digelar di PN Solo, Selasa (25/5), saksi ahli menjelaskan bahwa dersen verzet bisa digunakan untuk melawan putusan yang sudah inkrah.

"Jadi saksi ahli menyatakan bahwa derden verzet satu-satunya untuk melawan putusan yang sudah inkrah. Dan menurut saksi ahli putusan yang sudah inkrah itu dinyatakan tidak eksekutabel, noneksekutabel atau tidak bisa dieksekusi, karena ada kesalahan di objek," urainya.

Dia menyebut dalam sidang hari ini pihaknya mengklaim bisa membuktikan dua objek tanah milik Pemkot itu tidak masuk dalam perkara selama ini. Pihaknya pun optimistis bakal memenangkan gugatan terkait lahan Taman Sriwedari ini.

"Itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tidak pernah dibatalkan tidak pernah tersangkut dalam perkara apapun. Baik perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, intinya itu," paparnya.

Dia menerangkan HP 26 merupakan lahan bekas rumah sakit jiwa Mangunjayan. Sebelumnya lahan bekas rumah sakit ini teregister HP 8 milik Kementerian Kesehatan yang sudah ditukar guling.

Sementara itu HP 46 sebelumnya merupakan lahan HGB 73 atas nama Bank Pasar. Meski saat ini Bank Pasar sudah tidak ada, tetapi HGB itu masih tetap atas nama perusahaan daerah tersebut.

"Kalau benar-benar dilakukan eksekusi akan merugikan hak Pemkot yang lain. Tidak bisa dieksekusi, semua hak-hak Pemkot katut (ikut terbawa) semua," pungkasnya.

(ams/rih)