Partai Ummat Kritik Kebijakan Sultan Soal 'Indonesia Raya' Seperti Korut

Pradito Rida Pertana - detikNews
Kamis, 20 Mei 2021 10:59 WIB
Proses penataan kawasan Tugu Pal Putih, Yogyakarta, telah rampung dilakukan. Kawasan itu kini kian setelah bebas dari kabel melintang. Berikut potretnya.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X perintahkan lagu Indonesia Raya diputar setiap pagi. (Foto: Tugu Yogyakarta-Pius Erlangga/detikcom).
Yogyakarta -

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mewajibkan lagu Indonesia Raya diputar di seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta setiap pagi mulai hari ini. Partai Ummat menilai hal itu tidak substantif dan mirip dengan kebijakan di negara otoriter.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, bahwa sudah terlalu banyak salah kaprah dalam kebijakan pemerintahan di negeri ini. Salah satunya adalah upaya memupuk nasionalisme melalui kewajiban memutar lagu Indonesia Raya setiap pukul 10.00 WIB dan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

"Pertama, kebijakan ini menurut saya prematur, tanpa studi terlebih dahulu. Jadi upaya memupuk nasionalisme lebih bersifat simbolis dan tidak substantif," ucapnya melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (20/5/2021).

Selain itu, Nazaruddin menilai kebijakan tersebut membuat Indonesia serasa di negara dengan rezim otoriter. Bahkan, Nazaruddin menyamakan kebijakan tersebut dengan kebijakan di Korea Utara.

"Kedua, kebijakan ini mirip dengan kebijakan di negara-negara otoriter seperti Korea Utara," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mewajibkan seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta untuk memutar lagu Indonesia Raya. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 29/SE/V/2021.

Di dalam SE tersebut, Sultan juga mengatur bahwa lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan dengan satu stanza setiap hari pukul 10.00 WIB atau setiap pagi saat memulai aktivitas kegiatan.

Pemutaran lagi ini juga harus dibarengi dengan sikap hormat. Yaitu dengan berdiri tegak mendengarkan lagu Indonesia Raya.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah (Setda) DIY Imam Pratanadi menjelaskan SE ini masih terbatas di tempat-tempat publik yang memiliki speaker. Selain itu, tempat yang tidak memungkinkan seperti di Malioboro masih menunggu uji coba.

Begitu pun dengan tempat publik lain yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sikap hormat berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Mereka bisa menyesuaikan dengan keterbatasan masing-masing. "Untuk aktivitas perkantoran pemerintah bisa jam 08.00 WIB awal kegiatan," jelas Imam.

Tonton juga Video: Lutfi Agizal Dilaporkan ke Polisi Terkait Parodi Indonesia Raya

[Gambas:Video 20detik]



(sip/mbr)