.webp)
Anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jateng, mundur ramai-ramai dan mengembalikan seragam ke pemerintah desa. Gara-garanya merasa tidak diperhatikan lembaganya.
"Kita mundur karena kurang diperhatikan oleh perangkat desa. Teman-teman kurang diperhatikan," ungkap salah seorang anggota Linmas, Mulato kepada detikcom di balai Desa Sukorejo, Senin (10/5).
Menurut Mulato, Linmas di desa itu merasa kurang diperhatikan sebab ada anggaran mereka dicoret. Dengan kejadian itu semua anggota Linmas desa itu sepakat mundur. "Ada anggaran yang dicoret. Saya juga mundur, semua Linmas Desa Sukorejo ada 30 orang mundur," lanjut Mulato.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kades Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Endro Susilo mengatakan sebenarnya tidak ada masalah sebab sudah dibahas sebelumnya. Soal anggaran yang dipermasalahkan, tidak lepas dari perubahan anggaran APBD desa.
"Sebenarnya kemarin sudah clear. Soal anggaran itu karena ada perubahan anggaran desa sebab ada SDGS, COVID, PKK dan lainnya, tapi kalau untuk lebaran sebenarnya ada," kata Endro kepada detikcom.
Disesalkan Pemkab Klaten
Pemkab Klaten memastikan bakal memfasilitasi para anggota Linmas tersebut. "Kita sesalkan kenapa Linmas harus mundur. Linmas itu merupakan salah satu organ di pemerintahan desa," ujar Sekda Kabupaten Klaten, Jaka Sawaldi, Selasa (11/5).
Dia berharap masing-masing desa bisa mengalokasikan anggaran sesuai pos kelembagaan desa. Anggaran Linmas bisa diambilkan dari anggaran dana desa (ADD) yang besarannya berbeda di tiap desa. "Kita akan memfasilitasi sebab masalah itu sebenarnya sejak awal dikomunikasikan," lanjut Jaka.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permasdes) Pemkab Klaten, Joko Purwanto, mengaku sudah mendapatkan laporan mengenai masalah itu. Pemkab sudah meminta masalah itu dikomunikasikan dengan baik, tanpa harus mundur," jelas Joko.
Joko menjelaskan dari Pemkab Klaten memang tidak ada anggaran untuk Linmas secara langsung. "Anggaran Linmas bisa dari ADD. Sedangkan ADD berasal dari dana alokasi umum (DAU) pusat yang besar kecilnya bagi desa berbeda-beda," sambung Joko.
Diakui Joko, tahun 2021 jumlah DAU dari pusat berkurang sehingga mempengaruhi besarnya ADD. Meski begitu, menurutnya semua bisa dijelaskan sejak awal.
"DAU memang berkurang sehingga ADD juga berkurang, padahal desa harus ada anggaran untuk COVID dan lainya sejak dua tahun ini. Kalau itu dijelaskan dengan baik, saya yakin anggota Linmas memahami," ucap Joko.
(mbr/mbr)
