Walkot Semarang soal Larangan Mudik Lokal: Jangan Ditawar, Ikuti Saja!

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 16:19 WIB
Hendrar Prihadi
Hendrar Prihadi (Foto: Istimewa)
Semarang -

Berbeda dengan Kota Solo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tetap akan membuka daerah untuk mudik lokal di kawasan aglomerasi, Pemkot Semarang akan mematuhi larangan mudik lokal yang diterapkan Pemerintah Pusat.

"Kan mudik dilarang, tidak usah didiskusikan, tidak usah ditawar ikuti saja anjuran pemerintah ini. Bukan apa-apa, kita perhatikan yang lebih besar supaya tidak terjadi sebaran COVID-19 yang meluas," kata Wali Kota Semarang, saat ditemui detikcom di kantornya, Semarang, Jumat (7/5/2021).

Hendi sapaannya, mengatakan untuk memastikan hal itu ditaati oleh pegawai di lingkungan Pemkot Semarang, ada aturan bahwa pegawai yang berasal dari luar Semarang diminta tetap ada di Semarang selama masa pembelakuan larangan mudik.


"Yang kerja di Pemerintah Kota Semarang yang tinggalnya tidak di Semarang, saya bilang selama larangan mudik dia harus tetap di Semarang. Kata Pemerintah Pusat tanpa pengecualian, kalau kita ada pengecualian kan tidak elok," ujarnya.

Bagi ASN di Pemkot, sudah disiapkan sanksi bagi yang melanggar aturan larangan mudik Lebaran 2021. Sanksi bagi ASN Pemkot Semarang itu yakni tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan dipotong 100 persen.

Untuk diketahui, pemerintah pusat resmi mengeluarkan larangan mudik, termasuk di wilayah aglomerasi. Hal itu disampaikan juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmita karena menganggap mudik adalah silaturahmi dengan pertemuan fisik yang riskan penularan COVID-19.


"Mohon dipahami bahwa SE Satgas no 13/2021 adalah tentang Peniadaan Mudik. Jadi yang dilarang adalah mudik," kata Wiku kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).

Terkait mudik di kawasan aglomerasi atau banyak disebut mudik lokal, Wiku menyebut kebijakan tersebut pada dasarnya ingin menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19. Sehingga kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk menekan angka kasus positif.

"Kesadaran masyarakat dan tanggung jawabnya itu harus didorong. Akan berat tugas bangsa ini kalau hanya pemerintah yang memikul upaya mengendalikan COVID ini. Harus dengan dan dari masyarakat juga," ujarnya.

(mbr/ams)