Indriyanto Seno Aji Dewas KPK, Pukat UGM: Jokowi Pilih Sendiri Orangnya

Jauh Hari Wawan S. - detikNews
Kamis, 29 Apr 2021 11:30 WIB
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, Kamis (3/10/2019).
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman. (Foto: dok detikcom)
Sleman -

Indriyanto Seno Adji resmi menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mantan pimpinan KPK itu menggantikan Artidjo Alkostar, yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat FH UGM), Zaenur Rohman, memberikan catatan terkait penunjukan Indriyanto untuk posisi tersebut. Pukat UGM menyorot mekanisme pemilihan dan pengangkatan Dewas KPK.

Zaenur berpendapat sebagai lembaga yang independen, pengangkatan Dewas sebagai bagian dari KPK itu seharusnya dilakukan secara independen.

"Artinya menggunakan metode seleksi oleh panitia seleksi (pansel) yang independen disampaikan ke Presiden baru disampaikan ke DPR. Harusnya seperti itu," kata Zaenur saat dihubungi wartawan, Kamis (29/4/2021).

Namun, lanjut Zaenur, Indriyanto dipilih secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Artidjo Alkostar. Zaen melihat, ada upaya untuk menempatkan 'orang' yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Sehingga menurut saya pemilihan anggota Dewas oleh Presiden yang seperti itu menandakan bahwa terjadi penempatan orang yang dipilih oleh Presiden si Dewas dan itu mencederai nilai independensi KPK," sebutnya.

Zaen menjelaskan prinsip independensi KPK menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) salah satunya independen dalam pemilihan pejabatnya. Sehingga, dengan dipilihnya Dewas oleh Presiden dinilai sudah menihilkan prinsip independen dan bakal berpengaruh ke tubuh KPK.

"Di luar siapa pun yang dipilih Presiden, yang terpenting itu mekanisme harusnya menggunakan pansel," tegasnya.

Kejadian ini, kata Zaen, merupakan buntut revisi UU KPK No 19 tahun 2019 yang di dalamnya memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk pertama kali memilih Dewas.

"Ini membuktikan revisi UU KPK menghilangkan independensi KPK atau setidaknya menggerus independensi KPK," pungkasnya.

Tonton juga Video: Asa Ketua Dewas di Pusaran Kontroversi KPK

[Gambas:Video 20detik]



(sip/mbr)