Terpopuler Sepekan

Pembelian Hotel Mutiara Malioboro Pakai Danais yang Disorot BPK

Heri Susanto - detikNews
Sabtu, 24 Apr 2021 09:55 WIB
Proses penataan kawasan Tugu Pal Putih, Yogyakarta, telah rampung dilakukan. Kawasan itu kini kian setelah bebas dari kabel melintang. Berikut potretnya.
Tugu Pal Putih salah satu ikon Yogyakarta (Foto: Pius Erlangga/Detikcom)
Yogyakarta -

Pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Pembelian Hotel Mutiara I dan II menjadi salah satu temuan besar.

"Proses penganggaran dan pengadaan Hotel Mutiara I dan II tidak memadai," kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor DPRD DIY, Kemantren Danurejan, Yogyakarta, Kamis (22/4/2021).

Pengadaan Hotel Mutiara I dan II ini terjadi pada tahun 2020 silam. Pengadaannya menggunakan Danais senilai Rp 170 miliar.

Pemanfaatannya danais ini akhirnya menjadi temuan BPK dalam LHP APBD dan Danais 2020. BPK menilai tidak ada perencanaan dan kajian pengadaan lahan di Jalan Maliobiro tepat utara Kompleks Kepatihan tersebut.

Tak hanya soal pembelian Hotel Mutiara Malioboro, BPK juga menyoroti pembangunan tanggul Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. BPK menilai pembangunan tanggul senilai Rp 4,5 miliar itu tak memadai.

"Perencanaan dan pembangunan tanggul penahan sampah sebesar Rp 4.533.689.943 belum sepenuhnya memadai," kata Agus.

BPK pun merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan menyusun perencanaan untuk pemanfaatan Danais atau mengikuti prosedur perencanaan anggaran.

"BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan menyusun rencana kegiatan yang bersumber dana keistimewaan beserta proses pencairannya," katanya.

Rekomendasi lain secara khusus mengenai pengadaan Hotel Mutiara I dan II untuk menyusun rencana pemanfaatan. Kemudian, untuk TPA Piyungan BPK merekomendasikan Pemda membuat kajian teknis tanggul area di atas instalasi pengolahan lindi.

Menanggapi temuan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bakal menindaklanjuti rekomendasi dari BPK tersebut. Pihaknya juga siap melakukan evaluasi internal.

"Temuan, akan segera kami tindaklanjuti dan bahan evaluasi perbaikan sistem keuangan daerah," katanya usai menerima LHP di DPRD DIY.

Selanjutnya Ketua DPRD DIY Nuryadi menyesalkan catatan BPK soal pembelian Hotel Mutiara..

Lihat juga Video: Karaoke Tembang Lawas Hibur Vaksinasi Lansia di Yogyakarta

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2