Ada Pengetatan Perjalanan, Perbatasan Yogya Tetap Tak Disekat Sebelum 6 Mei

Heri Susanto - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 14:17 WIB
Pemeriksaan pengendara di perbatasan Jompo Purbalingga, Rabu (21/4/2021).
Pemeriksaan pengendara di perbatasan Jompo Purbalingga, Rabu (21/4/2021). Foto: Vandi Romadhon/detikcom
Yogyakarta -

Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta (DIY) tak bakal melakukan penyekatan di pintu perbatasan selama pengetatan perjalanan sebelum dan sesudah berlakunya larangan mudik. Pemda DIY mengaku tak memiliki dasar hukum untuk penyekatan ini meski ada aturan larangan mudik dari pemerintah.

Sesuai addendum Surat Edaran (SE) No 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik, bagi pelaku perjalanan baik darat kendaraan pribadi atau umum, laut dan udara wajib menyertakan surat keterangan rapid test PCR maupun antigen dan GeNose. Adendum yang diteken pada 21 April 2021 itu mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). Meski begitu Pemda DIY tidak akan menyekat perbatasan pada masa pengetatan perjalan seperti aturan di atas.

"Tidak ada penyekatan sebelum tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021. Kami sudah koordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian mulai penyekatan ya tanggal itu," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan DIY Bagas Senoadji, Jumat (23/4/2021).

Bagas menyebut addendum SE tersebut tak bisa menjadi dasar hukum penyekatan di perbatasan. Sebab, SE tersebut tidak mengatur perintah penyekatan seperti SE sebelumnya.

"Seumpama kita mau nyekat, dasar hukumnya apa? Kita hanya mengatur lalu lintas saja sebelum tanggal 6 Mei," terangnya.

Bagas menyebut dari hasil penelitian dan pengembangan Kementerian Perhubungan, diprediksi tetap ada warga Jakarta yang nekat mudik. Dishub memperkirakan warga akan mulai mudik awal Mei mendatang.

"Iya karena tanggal 1 Mei itu karyawan swasta sudah pada digaji. Mereka kan berusaha mencari celah aturan," jelasnya.

Komandan Satpol PP DIY Noviar Rahmad menambahkan meski tak ada pengetatan, penjagaan di lingkup RT, RW, dan pedukuhan tetap dilakukan. Nantinya, pemantauan di tiap wilayah akan dibantu Jaga Warga.

"Ya Jaga Warga yang akan mengawasi pemudik dan memeriksa surat negatif rapid test," katanya.

Simak video 'Mendagri Ungkap Jurus Pemerintah Larang Masyarakat Mudik':

[Gambas:Video 20detik]



(ams/sip)