Larangan Mudik Maju, Pemkot Solo Tetap Mengacu Aturan 1-17 Mei

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 14:05 WIB
Suasana Bandara Soetta
Ilustrasi suasana bandara. (Foto: Anisa Indraini)
Solo -

Pemerintah pusat memperpanjang periode pengetatan aturan mudik menjadi 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Menanggapi aturan tersebut, Pemkot Solo masih tetap menggunakan aturan larangan mudik yang berlaku 1-17 Mei sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Kita tetap pakai aturan sebelumnya. Sesuai SE kemarin pengetatan pada 1-17 Mei. SE itu kan berlaku dua pekan, nanti tanggal 3 Mei kita evaluasi lagi, perlu diubah nggak," kata Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas COVID-19 Solo, Ahyani saat dihubungi wartawan, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, penyekatan akan lebih efektif dilakukan di tingkat provinsi. Ahyani berharap tidak ada pemudik yang lolos dari penyekatan di perbatasan provinsi.

"Kita itu tidak melarang, tidak melakukan penyekatan. Mudah-mudahan sudah dilakukan efektif di perbatasan provinsi, sehingga tidak ada warga yang berhasil menerobos," ujar dia.

Tugas Pemkot Solo, kata Ahyani, yakni melakukan pemantauan melalui Satgas Jogo Tonggo di tiap kelurahan. Pemantauan sebenarnya sudah dilakukan sejak jauh hari, namun kali ini semakin diperketat.

"Kalau mereka tanggal 1 Mei masih termonitor di Solo akan kita lakukan sesuai SE itu. Kita periksa, cek, ada surat tugas nggak, kalau nggak ada ya kita lakukan sanksi sesuai aturan kita," kata pria yang menjabat Sekda Kota Solo itu.

Bahkan pemkot tidak lagi melakukan penyekatan di terminal maupun stasiun. Pemudik yang melanggar akan dijemput langsung di rumahnya.

"Penjemputan hanya kita lakukan di rumah. Pengecekan petugas juga di rumah langsung," tutupnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi melarang mudik pada 1-17 Mei 2021. Aturan ini tertera dalam SE yang ditandatangani Gibran pada Senin (19/4). Namun ada pengecualian bagi pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, seperti perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, serta persalinan ibu hamil.

Mereka yang masuk kategori itu wajib melampirkan surat izin perjalanan dan surat hasil tes swab PCR atau antigen. Adapun surat izin bagi pelaku perjalanan dinas harus ditandatangani pejabat setingkat eselon II. Bagi pegawai swasta, surat izin harus ditandatangani pimpinan.

Sementara bagi pekerja informal dan nonpekerja harus membawa surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Surat dilengkapi dengan mencantumkan asal dan tujuan daerah beserta nomor telepon.

Apabila mereka tidak bisa menunjukkan syarat tersebut, maka pemkot akan melakukan karantina selama 5x24 jam. Pemkot menyediakan rumah karantina di Solo Technopark.

Simak video 'Mendagri Ungkap Jurus Pemerintah Larang Masyarakat Mudik':

[Gambas:Video 20detik]



(sip/mbr)