Sidang Putusan Praperadilan Komentar Hina Gibran Digelar Hari Ini

Ari Purnomo - detikNews
Selasa, 06 Apr 2021 13:06 WIB
Sidang putusan praperadilan kasus terkait komentar hina Gibran Rakabuming Raka di PN Solo, Selasa (6/4/2021).
Sidang putusan praperadilan kasus terkait komentar hina Gibran Rakabuming Raka di PN Solo, Selasa (6/4/2021). (Foto: Ari Purnomo/detikcom)
Solo - Sidang praperadilan kasus terkait pria yang beri komentar negatif singgung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, hari ini. Sidang kali ini dengan agendak pembacaan putusan majelis hakim.

Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Sunaryanto. Sesuai jadwal yang disepakati sebelumnya sidang diagendakan mulai pukul 10.00 WIB, Selasa (6/4/2021). Namun sidang molor hingga 28 menit dan baru dimulai pukul 10.28 WIB.

Sejumlah pengunjung sidang juga terlihat hadir dalam persidangan yang digelar di ruang V ini. Baik dari tergugat dari kepolisian maupun penggugat dari Yayasan Mega Bintang 1997 juga terlihat hadir di persidangan.

Selama persidangan berlangsung, penerapan protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat. Seperti pembatasan jumlah pengunjung atau tempat duduk dan juga ada sekat di meja majelis hakim.

Selain itu, majelis hakim dan seluruh yang ada di ruang persidangan juga wajib mengenakan masker. Seperti diketahui, persidangan praperadilan yang diajukan oleh LBH Mega Bintang 1997 dan Yayasan Mega Bintang 1997 bermula dari mencuatnya kasus postingan seorang mahasiswa asal Tegal Arkham Mukmin.

Arkham Mukmin berkomentar pada sebuah postingan akun @garudaevolution yang bicara soal Gibran yang meminta agar laga semifinal dan final Piala Menpora digelar di Solo.

Arkham menulis di akun Instagram pribadinya "Tau apa dia tentang sepakbola, taunya cmn dikasih jabatan saja," pada Sabtu (13/3).

Komentar tersebut dianggap mengandung unsur hoaks sehingga dilakukan penindakan dari tim khusus Cyber Police Polresta Solo.

Dalam sidang sebelumnya, salah satu kuasa hukum tergugat Kapolresta Surakarta Kombes Adi Safri Simanjuntak yakni AKP Ibnu Suka, menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon cacat. "Permohonan praperadilan pemohon cacat formal karena pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan ini," kata Ibnu di persidangan di PN Surakarta, Selasa (30/3).

Hal di atas dijawab oleh penggugat pada persidangan selanjutnya dengan agenda keterangan ahli pidana yang diajukan oleh pihak pemohon atau penggugat.

Penggugat mendatangkan ahli pidana Universitas Sebelas Maret (UNS), Muhammad Taufiq. Kuasa hukum pemohon, Sigit Sudibyanto, menanyakan perihal legal standing dalam kasus tersebut.

Taufiq pun menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 76/PUU-X/2012 dan nomor 98/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK saat itu, M Akil Mochtar.

"Pada frasa yang menyebut bahwa yang berhak mengajukan praperadilan itu sudah diperluas dengan penyebutan pihak ketiga," terang Taufiq di persidangan, Rabu (31/3).

Frasa pihak ketiga, lanjutnya, bisa diperluas bahwa yang berkepentingan tidak hanya saksi korban termasuk di dalamnya adalah LSM dan Ormas.

"Di situ juga dipertegas sepanjang mempunyai kepentingan yang sama atau berkaitan dengan kepentingan umum oleh karena itu, Pasal 80 KUHAP diperluas," tuturnya.

Simak video 'Sidang Praperadilan Penangkapan Komentar Negatif ke Gibran Digelar':

[Gambas:Video 20detik]



(sip/mbr)