Penampakan Hotel Brothers Solo Baru yang Disita Kejagung Terkait Asabri

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Senin, 05 Apr 2021 21:01 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita Hotel Brothers yang diduga berkaitan dengan tersangka skandal Asabri, Benny Tjokrosaputro. Meski telah disita, hotel yang terletak di kawasan Solo Baru, Grogol, Kabupaten Sukoharjo tersebut masih beroperasi seperti biasa.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita Hotel Brothers yang diduga berkaitan dengan tersangka skandal Asabri, Benny Tjokrosaputro. Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom

Leonard menerangkan penyitaan aset Hotel Brothers Solo Baru milik Benny Tjokro itu telah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1931 seluas 3.109 meter persegi. Hotel yang terletak di Desa Langenharjo, Grogol, Jawa Tengah itu merupakan atas nama PT Brother Graha Pratama.

"Kali ini penyitaan aset tersangka yang berhasil disita yaitu aset yang terkait tersangka BTS berupa 1 bidang Tanah dan atau bangunan sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1931 seluas 3.109 M2 yang terletak di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan Pemegang Hak atas nama PT. Brothers Graha Pratama (Hotel Brothers Solo Baru)," ungkap Leonard.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita Hotel Brothers yang diduga berkaitan dengan tersangka skandal Asabri, Benny Tjokrosaputro. Meski telah disita, hotel yang terletak di kawasan Solo Baru, Grogol, Kabupaten Sukoharjo tersebut masih beroperasi seperti biasa.Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita Hotel Brothers yang diduga berkaitan dengan tersangka skandal Asabri, Benny Tjokrosaputro. Meski telah disita, hotel yang terletak di kawasan Solo Baru, Grogol, Kabupaten Sukoharjo tersebut masih beroperasi seperti biasa. Foto: Bayu Ardi Isnanto

Leonard menyebut semua aset sitaan itu akan dilakukan penaksiran di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hal itu dilakukan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara akibat kasus perusahaan pelat merah itu.

"Terhadap aset tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya," tuturnya.

Halaman

(rih/mbr)