Round-Up

Usut Dugaan Korupsi APBD Purbalingga, Kejari Sita Dokumen di Bawah Kasur

Vandi Romadhon - detikNews
Selasa, 16 Mar 2021 07:44 WIB
Sejumlah dokumen yang disita dari rumah dan kantor camat Purbalingga terkait dugaan korupsi APBD tahun 2017-2020
Sejumlah dokumen hasil penggeledahan kasus dugaan korupsi APBD Purbalingga. (Foto: Vandi Romadhon/detikcom)
Purbalingga -

Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga melakukan penggeledahan di Kantor Kecamatan Purbalingga dan Rumah Pribadi Camat Purbalingga, kemarin. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan APBD.

"Penggeledahan di dua lokasi kantor kecamatan dan rumah pribadi camat Purbalingga di Desa Bojanegara RT 2 RW 4 Perumahan Bojanegara," kata Kasi Intel Kejari Purbalingga Indra Gunawan di Kantor Kecamatan Purbalingga, Senin (15/3/2021)

Menurutnya penggeledahan melibatkan dua tim. Tim pertama melakukan penggeledahan di kantor Kecamatan dan tim yang lain melakukan penggeledahan di rumah pribadi Camat Purbalingga, Raharjo Minulyo.

"Tim Kecamatan dipimpin Kasi Pidsus dan tim yang ke rumah dipimpin saya," jelas Indra.

Dari penggeledahan sejumlah dokumen hingga laptop disita petugas.

"Hari ini kami menyita barang bukti yang kami peroleh dari Kantor kecamatan Purbalingga dan rumah salah satu pejabat kecamatan, barang bukti berupa dokumen surat surat SPJ dan perangkat elektronik laptop yang digunakan untuk membuat SPJ," paparnya

Indra mengungkap alasan menggeledah rumah pribadi Camat. Salah satunya karena sejumlah dokumen yang seharusnya berada di kantor disimpan oleh Camat Purbalingga di rumahnya.

"Menurut informasi sebagian dokumen yang harusnya berada di kantor disimpan di rumah," terangnya.

Saat penggeledahan, penyidik menemukan dokumen yang disimpan di kamar tidur. Sebagian diantaranya bahkan disimpan di bawah tempat tidur.

"Ada di kamar, sebagian kami temukan tersimpan di kolong tempat tidur," ungkapnya.

Barang bukti yang disita itu kemudian akan dianalisa untuk menyelidiki keterkaitan dengan dugaan kasus penyalahgunaan APBD di Kecamatan Purbalingga.

"Dari dokumen dokumen itu nanti ada yang kami serahkan kepada inspektorat untuk dihitung untuk menemukan angka kerugian Anggaran negara secara pasti," jelasnya.

Penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi. Sehingga kasus dugaan korupsi di Kecamatan Purbalingga semakin terang.

"Untuk jadwal pemanggilan saksi akan kami lakukan mulai hari Rabu besok, proses penyidikan diupayakan maksimal selesai dalam waktu 2X30 hari," pungkasnya

Sebelumnya, Kejari Purbalingga telah menerbitkan Sprindik atas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran APBD di Kantor Kecamatan Purbalingga Tahun Anggaran 2017-2020.

Dugaan awal terdapat kerugian negara sekitar Rp 334 juta. Sebanyak 40 orang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Para saksi merupakan pejabat Kecamatan, pejabat Kabupaten dan pihak ketiga yang menjadi mitra kerja Kecamatan.

Simak juga 'Penampakan Uang Rp 52,3 M Hasil Sitaan Perkara Korupsi Ekspor Benur!':

[Gambas:Video 20detik]



(sip/sip)