Abu Batu Bara Dihapus dari Limbah B3, Walhi Yogya: Pemerintah Tak Konsisten

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 18:14 WIB
Tambang batu bara
Foto: Tambang batu bara (Dok Kementerian ESDM)
Yogyakarta -

Pemerintah menghapus Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari daftar jenis limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta menyebut pemerintah tak konsisten dalam menjaga lingkungan.

"Limbah FABA kenapa dikategorikan B3, dulu sudah dikaji kemudian keluar kebijakan bahwa masuk B3. Artinya pemerintah tidak konsisten dalam konteks kebijakan (dalam menjaga lingkungan) jangka panjang dan kesehatan masyarakat," kata Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta Halik Sandera saat dihubungi wartawan, Jumat (12/3/2021).

Halik menjelaskan persoalan limbah B3 saat ini masih belum selesai. Ia menilai pemerintah masih belum bisa maksimal dalam mengawasi pembuangan limbah B3.

"Persoalan limbah B3 saat ini bermasalah dalam hal pengawasan. Banyak kasus limbah B3 secara umum dibuang di lokasi yang tidak seharusnya. Misalnya pembuangan limbah medis, FABA batu bara dan lain sebagainya," ungkapnya.

"Kita tidak tahu hasil dari bottom ash itu ke mana? Saat ini pengawasannya lemah dan tidak ada penegakan hukumnya," tambahnya.

Lebih lanjut, ia memberikan perhatian khusus untuk limbah batu bara. Sebab, dampak dari limbah batu bara saat ini sudah nyata terlihat. Apalagi pada permukiman di dekat PLTU.

"Khusus batu bara, dampak secara kesehatan dan lingkungan faktanya sudah banyak, khususnya di lokasi PLTU," paparnya.

"Tidak ada keseriusan mengawasi saat ini, padahal faktanya masyarakat yang bermukim di sekitar PLTU banyak tren adanya penyakit ISPA," sambungnya.

Penggunaan batu bara juga bukan hanya untuk PLTU. Tanpa menyebut nama perusahaan, ia mengatakan di Yogya atau Jawa Tengah masih ada perusahaan yang menggunakan batu bara.

"Ada juga beberapa saat ini belum terpublikasi, banyak industri manufaktur yang menggunakan batu bara dan itu ada di Yogya dan Jawa Tengah juga ada," ujarnya.

Dari awal, kata dia, Walhi telah menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker). Padahal, dalam undang-undang sebelumnya, pemerintah sudah menunjukkan sedikit keseriusan untuk pelestarian lingkungan.

"Salah satu persoalan karena UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mulai on the track dalam konteks perlindungan lindungan dan masyarakat, tapi adanya omnibus law kemudian banyak yang dianulir," keluhnya.

Dengan diterapkannya, PP turunan UU Ciptaker ini, ia melihat ke depan dampak kerusakan lingkungan semakin nyata.

"Ke depan dampaknya pasti terlihat bagaimana kualitas lingkungan hidup menurun. Khususnya kesehatan masyarakat, karena kemudian limbah batu bara dikeluarkan dari limbah B3 kemudian ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat di sekitarnya, misalnya di sekitar PLTU," pungkasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebut tak semua abu batu bara dikeluarkan dari daftar limbah B3...

Selanjutnya
Halaman
1 2