.webp)
Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Huda Tri Yudiana, meminta perpanjangan program Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY dibarengi dengan pembuatan shelter isolasi mandiri bagi warga yang positif virus Corona atau COVID-19. Selain itu DPRD minta Pemda DIY anggarkan Rp 100 juta per shelter.
"Gugus tugas sangat perlu membuat shelter-shelter perawatan dan isolasi mandiri di tingkat desa, atau minimal kecamatan. Shelter ini untuk fasilitasi warga yang positif gejala ringan atau tanpa gejala tetapi tidak kesulitan melakukan isolasi mandiri di rumah," kata Huda saat ditemui di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Senin (8/3/2021).
Menurutnya, langkah ini harus masif se-DIY dan secepatnya dilakukan sebagai bentuk treatment. Dalam pantauannya, baru di Kabupaten Bantul yang cukup baik mengembangkan shelter desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika belum mampu di tingkat desa, Huda menyebut setidaknya satu kecamatan satu atau dua, dengan kapasitas 50 pasien. Seperti menggunakan gedung yang sudah ada, misal balai desa, bekas sekolah atau tempat lain yang layak dan memungkinkan.
"Anggaran awal perlu didukung oleh pemerintah provinsi, dan kemudian operasionalnya bisa dari kabupaten serta gotong royong melibatkan warga," katanya.
Saat ini kecuali di Bantul, warga yang terkonfirmasi positif Corona tanpa gejala atau ringan hanya diperintahkan isolasi mandiri dan tanpa pantauan yang jelas. Sehingga puskesmas melakukan tracing, testing tapi treatment-nya tidak memadai.
"Inilah yang menjadi salah satu masalah mengapa kasus masih tinggi meskipun sudah perpanjangan PPKM empat kali," ucapnya.
Kemudian untuk anggaran bagi shelter desa ini, lanjutnya, harus didukung dari Pemda DIY dan kabupaten/kota, jangan diserahkan pada kalurahan. Saat ini, disebutnya, desa sudah sangat minim anggaran.
"Shelter desa/kecamatan ini sangat murah operasionalnya dibandingkan perawatan di RS. Indeksnya per orang di bawah Rp 3 juta selama isolasi. Yang mahal hanya biaya awalnya saja untuk beli sarana prasarana," katanya.
"Jadi saya minta Pemda DIY anggarkan minimal Rp 100 juta per shelter desa/kecamatan dari BTT (anggaran belanja tidak terduga) untuk beli sarprasnya. Jika misal buat 78 kecamatan hanya Rp 7,8 M dan Rp 100 juta bisa dijadikan satu atau dua shelter, tergantung kesiapan gedungnya. Tapi itu sudah cukup untuk kapasitas 50 per kecamatan. Pemkab/pemkot untuk operasionalnya seperti tenaga kesehatan, makan minum," imbuhnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
Lihat Video: Pasca Kebijakan PTKM, Kasus Covid di Yogyakarta Turun 4,5%
Terlepas dari hal tersebut, dia menambahkan jika pelibatan masyarakat juga perlu dilakukan. Pasalnya belajar dari berbagai shelter di Bantul, gotong royong masyarakat sangat tinggi sehingga pemerintah sangat kecil keluar anggaran operasional.
"Kami minta treatment dengan fasilitasi shelter isolasi di desa atau kecamatan ini segera dilakukan, agar kasus segera turun dan DIY segera lepas dari PPKM/PSBB," katanya.
"Jadi jangan irit-irit anggaran pemerintah tapi jadinya treatment tidak dilakukan. Kita keluarkan APBD untuk optimalkan 3T itu hasilnya jauh lebih murah daripada PPKM dua minggu," lanjut Huda.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (Sekda DIY) Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan bahwa Pemda akan berupaya mendirikan shelter di desa-desa. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kalurahan-kalurahan.
"Saya kira ide mendorong shelter desa satu kelurahan untuk beberapa kelurahan yang lain cukup bagus karena mendekatkan pelayanan kita partisipasi gotong royong masyarakat menjadi terbangun," kata Aji.
"Memang di dalam instruksi pak menteri dana desa untuk shelter desa. Kalau antar desa nanti kita rembug bersama kabupaten kota," imbuhnya.
