KLB Demokrat Tetapkan Moeldoko Jadi Ketua Umum, DPD PD Jateng: Lawan!

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 18:48 WIB
DPD Partai Demokrat Jateng dengan tegas akan melawan keputusan KLB di Sumut yang memilih Moeldoko jadi Ketua Umum, Jumat (5/3/2021).
DPD Partai Demokrat Jateng dengan tegas akan melawan keputusan KLB di Sumut yang memilih Moeldoko jadi Ketua Umum, Jumat (5/3/2021). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang -

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), yang diklaim sepihak sejumlah orang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) Demokrat periode 2021-2025. DPD Partai Demokrat Jawa Tengah dengan tegas akan melawan keputusan tersebut.

"Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC akan melawan dan setia pada AHY. Semua cara akan kami lakukan," kata Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti, di Hotel Grand Candi atau lokasi Rakorda Demokrat Jateng, Semarang, Jumat (5/3/2021).

Perlawanan akan dilakukan jika Menkumham mengesahkan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), itu. Karena KLB itu tidak sesuai AD/ART yang artinya tidak sah.

Rinto meminta Kemenkumham agar tidak mengesahkan hasil KLB yang memilih Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementerian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung. Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," tegasnya.

Rinto menjelaskan KLB itu tidak sah karena tidak memenuhi tiga syarat dalam AD/ART. Pertama yaitu terkait kehadiran 2/3 dari total ketua DPD se-Indonesia. Kedua terkait kehadiran setengah dari jumlah Ketua DPC se-Indonesia. Yang terakhir yaitu tanda tangan dari ketua Majelis Tinggi.

"Poin pertama dan kedua saja tidak sah. Poin ketiga, ketua Majelis, Pak SBY tidak setuju dan tidak tandatangan. Berarti semua soal AD/ART tidak sah," tegasnya.

Ia juga menegaskan tidak ada ketua DPC Demokrat di Jateng yang hadir ke KLB. Jika ada yang mengaku-aku, berarti hal itu merupakan kebohongan.

"Kami bertanya kalau ada yang mengatakan ketua DPC atau ketua DPD yang ada di Jateng menandatangani surat kuasa, kami tidak pernah, boleh ditanya satu persatu. Saya tidak pernah tandatangan surat kuasa perwakilan. Selain itu dalam AD/ART, dalam kongres tidak boleh diwakilkan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), yang diklaim sepihak sejumlah orang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025. Moeldoko menerima keputusan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), itu untuk memimpin partai.

Moeldoko menerima keputusan KLB Demokrat itu melalui sambungan telepon. Salah seorang peserta KLB Demokrat, Darmizal, menelepon Moeldoko agar memberikan sejumlah ucapan kepada peserta KLB Demokrat yang hadir.

"Sebelum istirahat ini, kami harap Bapak dapat menyampaikan sepatah-dua kata, nanti pada saat Bapak sampai ke Jakarta, kita akan bertemu," kata Darmizal di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat (5/3).

Moeldoko, yang sudah tersambung melalui telepon dengan peserta KLB Demokrat, kemudian berbicara menanggapi keputusan KLB Demokrat Deli Serdang itu. Moeldoko ingin memastikan keseriusan peserta KLB Demokrat yang memilih dirinya.

"Walau secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semuanya atas amanah ini," ujar Moeldoko lewat telepon.

(rih/sip)