Jokowi Cabut Lampiran Perpres Soal Miras, Muhammadiyah: Sikap Politik Positif

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 14:54 WIB
Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu 923/1/2019).
Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (23/1/2019). (Foto: dok. detikcom)
Yogyakarta -

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi atas political-will Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol. PP Muhammadiyah menilai langkah yang diambil pemerintah menunjukkan keterbukaan atas kritik.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, langkah yang diambil telah menunjukkan bahwa pemerintah bersikap demokratis dan legawa atas aspirasi dan keberatan luas umat beragama khususnya umat Islam, termasuk di dalamnya Muhammadiyah. Seperti halnya PP Muhammadiyah juga secara resmi telah menyampaikan penolakan dan minta pencabutan atas perpres investasi miras tersebut.

"Langkah pencabutan Perpres tersebut oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat demi kemaslahatan bangsa," kata Haedar melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Lanjut Haedar, pemerintah tentu memahami bahwa masalah miras bukan hanya urusan umat beragama semata yang memang di dalam Islam diharamkan. Tetapi juga dapat merusak mental dan moral bangsa.

"Pembangunan ekonomi tentu sangat didukung penuh oleh semua pihak, asalkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia," ujarnya

"Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini," lanjut Haedar.

Diberitakan sebelumnya, Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal usaha miras menuai kontroversi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," jelas Jokowi.

Selengkapnya di halaman selanjutnya...