.webp)
Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah oleh KPK mengejutkan PDI Perjuangan yang merupakan partai pendukung di Pilgub Sulsel 2018. PDIP menganggap ada kemungkinan Nurdin memang lupa diri atau ada yang berusaha menjatuhkan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto usai rangkaian acara HUT PDIP ke-48 di Kantor DPD PDIP Jateng, Semarang. Ia mengatakan Nurdin dikenal orang yang santun dan religius.
"Sepengetahuan saya Gubernur Sulsel ini gubernur yang santun, salatnya 5 waktu, juga sering berikan ceramah dan menurut saya, feeling saya ini orang baik. Tetapi orang baik di dalam politik tidak cukup, kadang-kadang lupa," demikian disampaikan Bambang kepada wartawan di Semarang, Minggu (28/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa juga kekuasaannya diincar orang lain, bisa. Dan alat untuk menjatuhkan orang hari ini memakai penegakan hukum. Harus disadari, diduga, kadang-kadang lho ya, saya tidak katakan semuanya, kadang alat penegakan hukum dipakai untuk menjatuhkan orang kan bisa. Karena ini gubernur ya, saya tidak bercuriga tapi namanya orang politik," lanjutnya.
Namun pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menegaskan saat ini proses hukum harus dipatuhi dan diikuti dengan baik. Jika memang bersalah maka dihukum.
"Tapi kita semua harus tetap tegak lurus pada hukum, kalau dihukum, jalani baik-baik," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tertangkap tangan KPK pada Jumat (26/2) malam. Nurdin ditangkap bersama Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel dan Agung Sucipto selaku kontraktor proyek.
Ketiganya diketahui terjerat kasus suap proyek pedestrian wisata di Bira, Bulukumba. Nurdin diketahui menerima suap melalui Edy Rahmat sebagai perantaranya dari Agus Sucipto sebagai pemberi suap senilai Rp 2 miliar. Nurdin diketahui juga menerima suap dari kontraktor lain, sehingga total uang yang diterima mencapai Rp 5,4 miliar.
Simak video 'Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Tiba di KPK':
