Puluhan kilometer jalan milik Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tercatat rusak. Jalan rusak ini paling banyak berada di wilayah Kabupaten Grobogan hingga Blora sepanjang sekitar 50 km.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jateng Hanung Triyono usai mengikuti rapat terbatas soal jalan di Kantor Gubernur Jateng. Hanung menyebut kerusakan yang cukup parah ada di 12 ruas.
"Ada 12 ruas yang rusaknya cukup banyak. Antara lain Semarang-Tegowanu-Godong, Wirosari-Kunduran, Weleri-Patean," kata Hanung di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (23/2/2021).
Hanung mengungkap total ada 75 kilometer jalan Provinsi Jateng yang rusak. Mayoritas ada di ruas jalan Purwodadi, Kabupaten Grobogan hingga ke Kabupaten Blora.
"Sekitar 75 kilometer (jalan rusak) milik provinsi. Paling banyak di Purwodadi-Blora, sekitar 50 kilo-an. Memang luar biasa," ujarnya.
Hanung menyebut beberapa ruas jalan rusak itu sudah diperbaiki dengan dana transisi sebesar Rp 10 miliar. Perbaikan jalan yang menjadi prioritas yakni yang mengalami kerusakan parah dan berbahaya bagi pengendara.
"Karena kendala cuaca juga. Karena kalau kita nambal pakai aspal kan eman-eman ya, karena kami harus pertanggungjawabkan, tapi tidak bagus kan sayang. Teman-teman juga harus terus bekerja, karena setiap ruas ada orangnya," terang Hanung.
"Kita lihat masing-masing balai itu responsnya 1x24 jam. Itu juga harus segera kita lakukan perbaikan meskipun harus diratakan dulu," sambungnya.
Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah kabupaten/kota ikut andil untuk mengantisipasi kerusakan jalan dengan memperketat aturan KIR truk. Menurutnya banyak truk yang dimodifikasi sehingga mengangkut muatan yang melebihi kapasitas.
"Ternyata banyak truk-truk ini yang over dimensi ini KIR-nya nggak ada. Maka bagian KIR di kabupaten/kota saya harap betul untuk bisa mengontrol dengan ketat, sehingga kalau itu bisa dikontrol dengan ketat maka sebenarnya pasti tidak lolos dan tidak dapat KIR. Mudah-mudahan di sana integritasnya tinggi semua, sehingga jangan sampai nanti disuap nanti seperti itu," ujar Ganjar.
Selain membahas kerusakan jalan provinsi, rapat ini juga membahas soal jalan nasional yang mayoritas berada di ruas Pantura. Ganjar pun mengungkap kendala perbaikan jalan di pantura yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Tadi kita identifikasi khususnya apa kesulitan-kesulitannya. Dari sana kami dapat info, ternyata ada transisi pengelolaan, kalau dulu swakelola sekarang itu long segmen dan dikontrakkan pada pihak ketiga," kata Ganjar.
Selengkapnya soal pembahasan jalan rusak di Jawa Tengah..
