.webp)
Puluhan kilometer jalan milik Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tercatat rusak. Jalan rusak ini paling banyak berada di wilayah Kabupaten Grobogan hingga Blora sepanjang sekitar 50 km.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jateng Hanung Triyono usai mengikuti rapat terbatas soal jalan di Kantor Gubernur Jateng. Hanung menyebut kerusakan yang cukup parah ada di 12 ruas.
"Ada 12 ruas yang rusaknya cukup banyak. Antara lain Semarang-Tegowanu-Godong, Wirosari-Kunduran, Weleri-Patean," kata Hanung di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (23/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanung mengungkap total ada 75 kilometer jalan Provinsi Jateng yang rusak. Mayoritas ada di ruas jalan Purwodadi, Kabupaten Grobogan hingga ke Kabupaten Blora.
"Sekitar 75 kilometer (jalan rusak) milik provinsi. Paling banyak di Purwodadi-Blora, sekitar 50 kilo-an. Memang luar biasa," ujarnya.
Hanung menyebut beberapa ruas jalan rusak itu sudah diperbaiki dengan dana transisi sebesar Rp 10 miliar. Perbaikan jalan yang menjadi prioritas yakni yang mengalami kerusakan parah dan berbahaya bagi pengendara.
"Karena kendala cuaca juga. Karena kalau kita nambal pakai aspal kan eman-eman ya, karena kami harus pertanggungjawabkan, tapi tidak bagus kan sayang. Teman-teman juga harus terus bekerja, karena setiap ruas ada orangnya," terang Hanung.
"Kita lihat masing-masing balai itu responsnya 1x24 jam. Itu juga harus segera kita lakukan perbaikan meskipun harus diratakan dulu," sambungnya.
Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah kabupaten/kota ikut andil untuk mengantisipasi kerusakan jalan dengan memperketat aturan KIR truk. Menurutnya banyak truk yang dimodifikasi sehingga mengangkut muatan yang melebihi kapasitas.
"Ternyata banyak truk-truk ini yang over dimensi ini KIR-nya nggak ada. Maka bagian KIR di kabupaten/kota saya harap betul untuk bisa mengontrol dengan ketat, sehingga kalau itu bisa dikontrol dengan ketat maka sebenarnya pasti tidak lolos dan tidak dapat KIR. Mudah-mudahan di sana integritasnya tinggi semua, sehingga jangan sampai nanti disuap nanti seperti itu," ujar Ganjar.
Selain membahas kerusakan jalan provinsi, rapat ini juga membahas soal jalan nasional yang mayoritas berada di ruas Pantura. Ganjar pun mengungkap kendala perbaikan jalan di pantura yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Tadi kita identifikasi khususnya apa kesulitan-kesulitannya. Dari sana kami dapat info, ternyata ada transisi pengelolaan, kalau dulu swakelola sekarang itu long segmen dan dikontrakkan pada pihak ketiga," kata Ganjar.
Selengkapnya soal pembahasan jalan rusak di Jawa Tengah..
Ganjar pun mengusulkan agar penanganan jalan rusak yang berada dalam masa transisi ini segera dituntaskan.
"Saat masih transisi, harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan. Saya minta dijelaskan, ini transisi dan long segmen, ini pekerjaan baru lelang dan sebagainya. Kalau bisa dikasih spanduk yang besar, jadi masyarakat punya informasi yang cukup terkait itu," urainya.
Ganjar lalu menyinggung soal jembatan timbang. Menurutnya di Jateng ada 14 jembatan timbang, dan 7 di antaranya tidak aktif.
"Kemenhub kami minta mengoptimalisasikan lagi jembatan timbang. Kalau ada yang melanggar, harus ditindak. Jalan berlubang ini tidak hanya pekerjaan balai besar jalan atau bina marga, akan tetapi ada banyak yang harus dibereskan dari sistem ini," jelasnya.
Rapat ini juga dihadiri Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Satrio. Satrio menambahkan ada sekitar 53-80 km jalan nasional di Jateng yang rusak. Ruas jalan rusak ini mayoritas berada di pantura, sedangkan untuk upaya perbaikannya terkendala cuaca.
"Namun perbaikan jalan berlubang itu terkendala cuaca. Sebenarnya kalau kondisinya kering, kami bisa lebih masif lagi," kata Satrio.
"Yang rusak sekitar 53-an sampai 80 km di Pantura," imbuhnya.
