Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Ini Sikap Majelis Hukum PP Muhammadiyah

Pradito Rida Pertana - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 14:59 WIB
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas sejumlah tokoh dan aktivis seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Syahganda Nainggolan, dan M Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat untuk menghadiri acara deklarasi yang akan digelar pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Din Syamsuddin. (Foto: Grandyos Zafna)
Yogyakarta -

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin dilaporkan ke KASN karena dituduh sebagai tokoh radikal. Terkait hal tersebut, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah melakukan kajian hukum untuk menentukan langkah ke depannya.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mengatakan bahwa warga Muhammadiyah banyak yang bertanya soal kasus Din Syamsuddin. Untuk itu pihaknya melakukan pendalaman apakah masalah ini kemudian menjadi sebuah persoalan hukum yang harus disikapi oleh Majelis Hukum PP Muhammadiyah.

"Masih mendalami perkembangan yang ada, kasusnya seperti apa. Insyaallah dalam waktu dekat, 1-2 hari ke depan kami akan keluarkan sikap resmi kaitannya dengan hal ini," kata Trisno kepada detikcom, Senin (15/2/2021).

Menurutnya, saat ini kasus tersebut masih berkembang dan pihaknya harus melihat secara satu per satu. Meski diakuinya, banyak kader-kader dan warga Muhammadiyah yang berharap mengambil langkah hukum.

"Tapi kalau ambil langkah hukum harus sudah dipastikan kalau masalah ini adalah clear dari sisi hukum dan layak untuk kemudian kita lakukan pembelaan secara hukum," ujarnya.

Selain itu, Trisno mengaku tengah melakukan komunikasi secara intensif dengan Din Syamsuddin. Mengingat yang menjadi terlapor dalam kasus ini adalah Din.

"Secara prinsip kami akan berkomunikasi dengan Prof Din Syamsuddin. Karena kaitannya dengan masalah beliau dan kami menganggap permasalahan ini perlu kami jaga karena beliau mantan ketum dan ada persoalan seperti ini sehingga perlu kami juga tanya kepada beliau langkah yang paling tepat seperti apa, sekalian kami serahkan hasil kajian hukum kami," ucap Trisno.

Diberitakan sebelumnya, Din Syamsuddin dilaporkan ke KASN karena dituduh sebagai tokoh radikal. Menjawab isu ini, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan pemerintah tidak memproses laporan tersebut.

Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal. Mahfud Md menilai Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis, bukan radikal.

"Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB, menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti, apalagi memproses laporan itu," ujar Mahfud Md lewat akun Twitter-nya, Sabtu (13/2).

Simak video 'Anggap Din Syamsuddin Tokoh Kritis, Pemerintah Tak Akan Proses Hukum':

[Gambas:Video 20detik]



(rih/mbr)