Analis Politik Undip Soal Buzzer: Bedakan Fakta dan Provokatif

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 18:57 WIB
Poster
Ilustrasi media sosial. (Foto: Edi Wahyono)
Semarang -

Pemerintah menegaskan butuh kritik membangun demi kerja-kerja yang makin terarah. Analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdulrahman bicara soal fenomena buzzer yang mulanya strategi kampanye.

"Faktanya buzzer itu untuk strategi kampanye, tapi ternyata masih terus ada," ujar Wahid lewat sambungan telepon, Rabu (10/2/2021).

Wahid mengatakan pernyataan Presiden Jokowi soal bersedia dikritik bisa diartikan tulus jika melihat rekam jejaknya sebagai Wali Kota Solo. Kala itu, Jokowi dinilainya banyak menerima kritik.

"Jadi memang tidak bisa lepas dari budaya politik dari Jokowi, karena cukup kenyang juga dengan kritikan, sejak dari wali kota. Tapi menariknya, saat ini ada keributan di media sosial. Tidak lepas dari buzzer yang bahkan saat ini ditambah buzzer ada 'rp' (BuzzerRp)," terangnya.

Wahid lalu menyoroti soal kritik yang saat ini seringkali tidak disertai data valid sehingga justru mengarah pada fitnah atau hoax. Padahal kritik yang membangun ke pemerintah penting di negara demokratis.

"Saat ini kritik (ke pemerintah) itu penting, apalagi sekarang komposisi di parlemen kurang kuat untuk bagian kritik," ujarnya.

Wahid pun menyarankan kritik yang diberikan juga disertai fakta maupun data. Sehingga bisa dibedakan dengan kritik yang bertujuan untuk fitnah atau hoax.

"Substansi kritik, fakta, nyata dan hoax itu fair. Harus dibedakan mana yang fakta dan yang provokatif," katanya.


Pemerintah memberikan penegasan siap menerima kritikan yang keras sekalipun, supaya pembangunan lebih terarah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemerintah menerima kritikan sebagai bagian dari berdemokrasi.

"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).

(ams/sip)