Masih Ada Gugatan, KPU Purworejo Tunda Penetapan Paslon Terpilih

Rinto Heksantoro - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 22:58 WIB
Kantor KPU Purworejo dan ketuanya Dulrohim
Kantor KPU Purworejo (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)
Purworejo -

Penetapan paslon terpilih Pilkada 2020 sedianya dilaksanakan serempak hari ini. Namun Komisi Pilihan Umum (KPU) Purworejo, Jawa Tengah, menunda penetapan tersebut lantaran KPU sendiri masih digugat salah satu peserta Pilkada.

Pilkada di Kabupaten Purworejo diikuti tiga paslon. Paslon nomor urut 01 Agustinus Susanto-Rahmad Kabuli, paslon nomor urut 02 Kuswanto-Kusnomo dan pasangan petahana Agus Bastian-Yuli Hastuti menjadi kontestan dengan nomor urut 03.

Hasil perolehan suara pada Pilkada 2020 yang telah digelar pada 9 Desember lalu, KPU Purworejo menetapkan paslon nomor urut 03 mendapatkan suara terbanyak yakni 147.109 suara. Kemudian paslon 02 mendapatkan 141.405 suara, sedangkan paslon 01 memperoleh 115.826 suara.

Terkait hasil tersebut, pihak dari paslon nomor urut 02 menyatakan keberatan dan menolak hasil rapat pleno KPU serta enggan menandatangani Berita Acara Penetapan. Penolakan dilakukan dengan alasan ada dugaan pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada yang merugikan paslon 02.

Paslon 02 kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya yang telah teregister dengan nomor perkara 29/PHP.BUP-XIX/2021 itu ada beberapa permohonan yang diminta paslon tersebut.

"Masih ada gugatan, jadi (penetapan) maksimal 5 hari setelah keputusan MK. Misal nggak ada gugatan paling lama 5 hari setelah MK memberitahukan ke BRPK (register) ke KPU yang ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), paling lama 5 hari setelah tanggal 19 Januari berarti," kata Humas KPU Purworejo, Akmaliyah, saat dihubungi detikcom, Kamis (21/1/2021).

Menyikapi gugatan tersebut, KPU Purworejo tetap menghormati proses yang berjalan karena merupakan upaya hukum yang diatur dalam undang-undang. Apapun hasilnya nanti, KPU akan tetap menghormatinya.

"Mengajukan gugatan hasil Pilkada ke MK adalah konstitusional dan dijamin undang-undang, itu adalah cara yang bermartabat untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pasca rekapitulasi hasil yang ditetapkan oleh KPU. Sebagai Termohon, KPU menghormati sepenuhnya hak konstitusional Pemohon," ujarnya.

(mbr/rih)