Sultan Dukung PPKM Jawa-Bali Diperpanjang: Wajar, Kasus Corona Belum Turun

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (21/1/2021). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Yogyakarta -

Pemerintah pusat bakal memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan DIY akan mengikuti keputusan tersebut.

"Tapi bagaimanapun kalau memang pemerintah pusat memperpanjang, tidak ada pilihan Yogya juga memperpanjang," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, Kamis (21/1/2021).

Sultan menyebut dengan keputusan ini pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) di DIY yang berakhir pada 25 Januari mendatang bakal diperpanjang. Sultan pun mengakui kasus virus Corona di wilayahnya cukup memprihatinkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kecuali kalau kita punya keyakinan mungkin turun jadi 50 atau 100 OTG biarpun yang positif lebih kecil, tapi kan kemarin aja masih 281 (kasus baru). Ya tidak berani untuk nurunkan," imbuhnya.

Terlepas dari masa PPKM yang diperpanjang, Sultan tetap mengingatkan warganya untuk disiplin protokol kesehatan (prokes) COVID-19. Diharapkan kasus baru Corona di wilayahnya bisa diputus dan makin berkurang jumlahnya.

"Itu kan harapannya bisa memutus hubungan tetangga (bermain ke tempat tetangga), karena larinya COVID-19 sekarang itu sudah keluarga dan tetangga. Jadi kalau itu yang tidak diputus tetap podo wae (sama saja)," ucapnya.

"Sekarang tergantung masyarakat sendiri mau tidak mendisiplinkan dirinya sendiri. Rasah omong tanggane lah (tak usah bicara tetangga), dirinya sendiri itu mendisiplinkan diri untuk tidak berkerumun atau pergi kalau tidak penting," pesan Sultan.

Dia menyebut disiplin prokes COVID-19 ini akan lebih efektif untuk menurunkan kasus Corona. Sultan juga memaklumi keputusan memperpanjang PPKM karena banyak warga yang masih mengabaikan prokes.

"Kalau bisa saling jaga diri seperti itu ya saya kira mesti turun. Bagi saya pemerintah pusat wajar saja kalau menaikkan kalau sampai tanggal 25 (Januari) ini (kasus Corona) tidak turun karena masyarakatnya juga tidak berubah," katanya.

Selanjutnya pesan Sultan soal disiplin prokes COVID-19

Sultan lalu mencontohkan upaya warga untuk memutus rantai penularan COVID-19 di tingkat desa hingga RT/RW dengan menutup kompleks dengan palang bambu. Namun, warga kemudian merasa kembali bebas saat palang itu dicopot.

"Jadi saya berharap memutus rantai hubungan atar orang ini sangat penting. Makanya di desa itu di RT/RW punya keputusan itu diadopsi untuk pemerintah pusat untuk Jawa-Bali harapan saya kita bisa beri contoh dengan harapan bisa turun," ujarnya.

Pihaknya pun mendorong aparat di tingkat RT/RW menggalakkan pengawasan dan sosialisasi. Dengan hal itu, Sultan menilai tidak perlu ada sanksi karena sudah muncul kesadaran diri sendiri untuk saling mengingatkan orang terdekat soal disiplin prokes.

"Kalau saya ya tetap bagaimana di desa RT RW kekuatannya di situ. Sehingga disiplin dirinya sendiri ditumbuhkan sampai di desa-desa. Sehingga kalau perlu kalau tidak ada keperluan yang mendesak tidak perlu nonggo (ke tempat tetangga). Tapi kalau tetap nonggo, kan sekarang banyak yang satu keluar kena," katanya.

"Kita punya sanksi itu juga bisa, tapi bagi saya kan itu tidak mendidik. Bagaimana di Yogya itu relatif pendidikan kan cukup, jadi bagaimana mendisiplinkan diri itu bagi saya jauh lebih penting. Sehingga dia tidak hanya menjadi objek kebijakan tapi subjek dalam kebijakan," lanjut Sultan.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal, mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa-Bali akan diperpanjang. Kebijakan itu diambil lantaran kasus COVID-19 belum juga mereda.

"Saat ini memang kita mengambil beberapa provinsi prioritas untuk monitoring, terutama provinsi yang berwarna merah atau kategori tinggi dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM dan angka terakhir belum menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan," ujar Safrizal dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Nomor 903/145/SJ yang disiarkan langsung melalui YouTube, Rabu (20/1).

Halaman 1 2

Selanjutnya