Sepekan PPKM Kota Semarang: 1.598 Pelanggaran, 115 Tempat Usaha Disegel

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Senin, 18 Jan 2021 17:10 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. (Foto: Pemkot Semarang)
Semarang -

Pemerintah Kota Semarang menemukan 1.598 pelanggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berjalan sepekan ini. Selain itu, sebanyak 115 tempat usaha disegel.

"Secara umum disampaikan kesadaran masyarakat tinggi terhadap PPKM. Meski begitu temuan di lapangan ada 1.598 pelanggaran, 1.265 teguran lisan sampai 115 unit usaha disegel," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi usai rapat evaluasi PPKM bersama Forkopimda di kantornya, Senin (18/1/2021).

Pria yang akrab disapa Hendi ini menyebut PPKM kali ini justru lebih longgar dibanding Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diberlakukan di Kota Semarang awal pandemi COVID-19 lalu. Sehingga banyak yang menganggap pembatasan lebih soft.

"Penjelasan yang didapat di lapangan PPKM ini lebih soft," ujarnya.

Sementara itu dari hasil evaluasi, dampak PPKM pada kasus COVID-19 Kota Semarang ada pada jumlah penambahan harian. Pada 10 hari lalu penambahan per hari berkisar 245 kasus dan saat ini sekitar 150-an sehari.

"Meski kasus masih stagnan di atas 1.000, tapi peningkatan penderita per hari turun dari 245 sekarang 150-an penderita tiap hari. Lihat perkembangan seminggu ini semoga menurun terus," kata Hendi.

Terkait jumlah kasus yang masih stagnan, Hendi menjelaskan hal itu juga dipengaruhi pasien yang berasal dari luar Kota Semarang. Persentasenya meningkat sekitar 4 persen. Meski demikian Hendi menjelaskan pelayanan tetap diberikan.

"Penderita luar kota meningkat dari 27,2 persen sekarang 31 koma sekian persen, sekian persen. Tidak apa, tetap kita upayakan koordinasi dengan rumah sakit termasuk, Diklat, Rumdin dan Islamic center untuk perawatan," jelasnya.

Hendi menjelaskan PPKM merupakan cara menekan penyebaran COVID-19. Ia berharap masyarakat semua menjaga protokol kesehatan sehingga ke depannya tidak perlu ada pembatasan kegiatan.

"Kita belajar berdisiplin terapkan protokol kesehatan. Kalau bisa berdisiplin perangi COVID-19 tanpa PKM, mereka paham," imbuhnya.

(rih/sip)