Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan kebijakan baru terkait pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (InGub) DIY No 2/INSTR /2021 diteken oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Dalam instruksi terbaru tersebut terdapat 11 poin aturan PTKM di DIY. Pada instruksi sebelumnya hanya 8 poin. Salah satu yang diubah adalah komposisi work from home (WFH) dan work from office (WFO) yang semula 50:50, kini diubah menjadi 75:25.
Berikut ini isi 11 poin kebijakan terbaru tersebut:
KESATU
Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
KEDUA
Dalam jaringan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara (daring/online)
KETIGA
Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
KEEMPAT
Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.
KELIMA
Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
KEENAM
Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
KETUJUH
Untuk meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
Selanjutnya: peningkatan operasi yustisi
