Larangan Foto-Rekam Sidang Dinilai Rugikan Pencari Keadilan

Dian Utoro Aji - detikNews
Minggu, 20 Des 2020 14:22 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Mahkamah Agung (Foto: Ari Saputra)
Kudus -

Pakar Hukum Universitas Muria Kudus, Yusuf Istanto, mengkritik peraturan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pengunjung mengambil foto hingga rekaman video saat persidangan. Yusuf menyebut peraturan ini menurunkan kepercayaan publik karena terkesan ada oknum yang nakal yang dilindungi.

"Jadi kemudian tidak menjadi larangan misalnya pers untuk meliput proses persidangan, atau membatasi di awal persidangan. Memang harusnya kalangan pers ataupun para pihak berkepentingan misalkan penggugat atau terdakwa, seharusnya diizinkan untuk membuat rekaman, misalkan kita lawyer punya kepentingan untuk mendokumentasikan proses persidangan itu lho," kata Dosen Hukum di Universitas Muria Kudus, Yusuf Istanto saat dihubungi detikcom via telepon, Minggu (20/12/2020).

"Artinya tidak memungkiri pengadilan kita itu bersih-bersih amat. Ada oknum-oknum yang pengadilan hakim kemudian mereka nakal. Itu sangat merugikan pencari keadilan," sambungnya.

Yusuf pun menyebut aturan itu seharusnya tidak berlaku untuk pers maupun pengacara. Sebab, perekaman jalannya sidang juga diperlukan untuk memudahkan pengacara menyiapkan materi untuk membela kliennya.

"Misalkan pengunjung bisa saja dilarang. Pihak atau media, pengacara diperbolehkan, ada pengecualian. Kemudian dibatasi di awal seakan kesusahan juga. Pihak penasihat hukum membuat resume dari awal sampai peristiwa peradilan hanya catat susah," sambung Yusuf.

Yusuf yang juga menjadi pengacara di Kudus itu menyebut sebelum aturan ini sudah ada tata cara foto hingga merekam saat persidangan. Dia berharap aturan MA ini tidak membatasi jurnalis untuk menjalankan tugasnya.

"Sebenarnya sebelum ada aturan ini, di tata acara memang harus izin kepada majelis hakim. Kemudian jangan sampai aturan ini membatasi etika jurnalistik, berkaitan dengan beberapa perkara menarik perhatian yang umum. Artinya sah sah saja, cuma jangan sampai jiwanya membatasi orang benar-benar memberikan pantauan proses pelaksanaan pencari keadilan di pengadilan," terang Yusuf.

Di sisi lain, peraturan itu mengurangi kepercayaan kepada lembaga peradilan. Sebab, masyarakat seolah dibatasi mencari keadilan di persidangan.

"Melihat perma ini sudah diputuskan, memang menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, karena apa seolah-olah masyarakat tidak bisa merekam proses mereka mencari keadilan. Dia hanya bisa catat tidak bisa dokumentasi," jelas dia.

Yusuf lalu mencontohkan pada sidang perdata diperlukan dokumentasi untuk merekam jalannya persidangan. Banyaknya data yang diungkap akan memudahkan pengacara atau pun pengunjung sidang untuk merekam fakta yang diungkap.

"Kalau ada rekaman kita bisa melihat proses hakim itu kan memberikan kesempatan sama kepada terdakwa bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, atau ada penekanan penggugat tergugat. Biasanya perkara perdata, para pihak itu orang kuat tanda petik itu lebih diuntungkan. Misalkan ada deal atau apa dengan oknum pengadilan yang nakal," urainya.

"Sehingga ada rekaman ini kan kelihatan. Mau tidak mau menurunkan rasa masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan, tentang transparan dengan menciptakan keadilan yang bersih kalau mereka tidak mau terbuka dengan masyarakat," ujar Yusuf.

Selanjutnya
Halaman
1 2