.webp)
Dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dua pekan terakhir. Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi mengatakan reshuffle menteri ini merupakan sebuah keharusan.
"Kalau ada menteri mundur atau dimundurkan mau nggak mau harus reshuffle. Poin saya reshuffle itu keniscayaan, kalau tidak diganti siapa yang jadi menteri wong sekarang di tahanan," kata Wawan saat dihubungi wartawan, Senin (7/12/2020).
Wawan menyebut hal ini menjadi momentum pas bagi Jokowi untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, tidak cukup bagi Jokowi hanya sekadar mengimbau para menterinya agar tidak korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena dua menteri dalam waktu berdekatan (ditangkap KPK) menunjukkan ada yang bising. Kemudian tidak cukup (presiden) mengimbau, karena ada fungsi kontrol dan oversight yang bermasalah kalau seperti ini," paparnya.
Wawan menyebut pola korupsi yang dilakukan oleh kedua menteri, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, itu sangat konvensional. Artinya mudah sekali dideteksi.
"Pengadaan barang kemudian ada fee ini kan model korupsi yang primitif. Atau yang kedua jual beli izin nanti hasilnya dikasih. Itu kan model korupsi yang primitif," tutur Wawan.
"Mestinya harus bisa dideteksi sejak awal potensi itu dan harus ada mekanisme oversight yang jauh lebih kuat dari sisi internal pemerintahan," sambungnya.
Wawan pun meminta Jokowi melakukan evaluasi bukan hanya dari kinerja para menterinya. Dia berharap Jokowi bisa mengevaluasi sistem pemerintahan.
"Jelas korupsinya salah, menterinya salah, tapi kalau bicara sistem berarti ada sistem yang tidak jalan terkait pengawasan terhadap menteri," terangnya.
"Presiden perlu evaluasi secara menyeluruh bukan hanya kepada menteri tapi justru evaluasi terhadap sistem pemerintahan, evaluasi terhadap rezim pemerintahan apa yang bermasalah baru setelah itu pergantian siapa pemerintahan, itu konsekuensi dari evaluasi itu," ucap Wawan.
Sebelumnya diberitakan, dalam dua pekan terakhir, dua menteri Jokowi menjadi tersangka korupsi. Pada 24 November, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap dan menjadi tersangka kasus suap benih lobster.
Kurang dari dua pekan, pada Sabtu (5/12) dini hari, KPK kembali menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka kasus suap terkait bansos COVID-19.
Atas hal ini, Presiden Jokowi telah menegaskan dirinya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi. Jokowi percaya KPK bekerja profesional.
"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," ucap Jokowi di Istana Bogor, Minggu (6/12).
"Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Jokowi.
(ams/sip)
