Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh komponen mengatisipasi dampak La Nina dalam rangka memitigasi segala potensi ancaman bencana Gunung Merapi. Hal itu setelah statusnya dinaikkan menjadi Level III atau Siaga sejak Kamis (5/11).
Sebagaimana diketahui, prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), fenomena La Nina dapat memicu hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di seluruh wilayah Indonesia pada Bulan Desember 2020 hingga Januari dan Februari 2021.
Terkait dengan hal itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan bahwa fenomena La Nina tersebut kemudian dapat memicu banjir lahar dingin apabila hujan lebat dengan intensitas tinggi terjadi di sekitar puncak Gunung Merapi.
"Apabila nanti ada erupsi, kemudian material (sisa erupsi) itu ada di badan-badan sungai yang berhulu di Merapi, maka kita wajib dan harus memasukkan ancaman banjir lahar dingin ini menjadi bagian dari upaya pencegahan maupun mitigasi," kata Lilik dalam diskusi yang diselenggarakan Kagama dan UGM bertajuk 'Erupsi Merapi, Apa Yang Bisa Kita Lakukan' disiarkan secara daring yang dikutip detikcom, Senin (30/11/2020).
Apa yang disampaikan Lilik merujuk kepada catatan sejarah tentang erupsi Gunung Merapi 2010. Banjir lahar dingin terjadi pascaerupsi saat itu merusak banyak rumah warga yang berada di wilayah lereng dan hilir sungai.
Material berupa pasir dan bebatuan dari sisa erupsi akan meluncur melalui hulu sungai dan mengalir melewati wilayah lereng gunung yang menjadi kawasan permukiman penduduk. Sehingga hal itu harus menjadi catatan dan antisipasi dari upaya mitigasi kebencanaan Gunung Merapi.
"Pada tahun 2010 di mana Kali Code sempat meluap, kemudian Gajahwong juga meluap dan Krasak kembali kepada aliran awalnya yang banyak merusak rumah-rumah masyarakat yang berada di sekitar Magelang," ucapnya.
Selanjutnya, Lilik juga meminta agar seluruh komponen yang terlibat dalam mitigasi kebencanaan Gunung Merapi dapat melihat lebih jauh melalui overlay data dan analisa, tidak hanya merujuk pada catatan kerawanan dari sisi erupsinya saja. Dengan demikian cakupan mitigasi menjadi lebih luas dan dampak risiko bencana dapat dikurangi.
"Tidak cukup sebenarnya identifikasi itu hanya membuat peta rawan erupsi Merapi saja, yang ada KRB I, II dan III. Tetapi dari KRB itu kita juga harus overlap-overlay kan dengan sebaran permukiman, dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi," paparnya.
Selanjutnya: kawasan berisiko terdampak di 4 kabupaten
