Hakimnya Disebut Langgar Etik, Ketua PN Wonosobo: Beliau Masih Aktif

Uje Hartono - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 15:30 WIB
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo Boko saat ditemui di kantornya, Wonosobo, Senin (19/10/2020).
Ketua PN Wonosobo Boko. (Foto: Uje Hartono/detikcom)
Wonosobo -

Hakim DS yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo masuk daftar pelanggar kode etik hakim yang dilansir Mahkamah Agung (MA). Hakim DS merupakan satu-satunya hakim dari total 52 hakim yang dikenai sanksi etik berat pada September 2020.

DS diketahui masih aktif menjadi hakim di PN Wonosobo. Pihak PN Wonosobo masih menunggu keputusan resmi perihal pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum hakimnya tersebut.

"Itu baru rekomendasi belum keputusan resmi. Jadi masih dalam proses menunggu keputusan dalam hal ini surat resmi dari Dirjen. Dan sekarang yang bersangkutan masih aktif menjadi hakim di sini," kata Ketua PN Wonosobo Boko saat ditemui di ruang kerjanya, Wonosobo, Senin (19/10/2020).

Meski begitu, Boko enggan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan anak buahnya itu. Dia hanya mencontohkan jenis pelanggaran etik berat meliputi suap, asusila hingga memihak pihak yang berperkara.

"Apa yang terjadi itu rahasia, jadi tidak bisa diekspos. Tetapi biasanya sanksi etik berat itu berupa suap, bermain dengan perempuan dan memihak ke salah satu orang yang berperkara," ujarnya.

Boko juga mengaku tidak mengetahui pasti perkara yang ditangani oleh DS selama beberapa waktu terakhir. Namun ia menyebut, DS sudah menjadi hakim di PN Wonosobo selama enam tahun.

"Kalau perkara apa saja yang ditangani sama yang bersangkutan saya tidak tahu. Tetapi, dia di sini di Pengadilan Negeri Wonosobo sudah enam tahun," terangnya.

Dalam daftar hukuman disiplin yang dilansir MA itu, hakim DS dinilai melanggar prinsip berperilaku adil, berperilaku jujur, serta berperilaku arif dan bijaksana. Hakim DS juga dinilai melanggar prinsip menjunjung tinggi harga diri. Boko menerangkan jika surat keputusan resmi dari MA itu keluar, maka hakim DS bisa dikenai sanksi nonpalu atau skorsing selama 1 hingga 2 tahun.

"Kalau sanksi etik berat antara 1 sampai 2 tahun (lama skorsing), dan setelah itu akan kembali lagi menjadi hakim. Untuk tugas di PN tentu akan digantikan dengan hakim lainnya," jelasnya.

(ams/sip)