.webp)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menampik isu yang menuding partainya sebagai pendana dan dalang demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah. Partai Demokrat mengaku hanya mendukung perjuangan rakyat.
"Jadi begini, kalau tuduhan itu (Demokrat sebagai pendana demo tolak Omnibus Law di sejumlah daerah), sekali lagi sebagai kader dan Ketua (DPD) Demokrat di DIY saya nyatakan, tuduhan itu, yang ada di medsos itu tidak benar," kata Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang saat dihubungi detikcom, Senin (12/10/2020).
Menurutnya, demo yang digelar mahasiswa, buruh hingga masyarakat itu murni untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Terlebih apa yang mereka lakukan sesuai masih dalam koridor konstitusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga tidak benar kalau Partai Demokrat mendalangi, membiayai itu tidak mungkin. Saya tolak (tudingan) itu, tidak mungkin," ucapnya.
"Karena itu (demo tanggal 8 Oktober) murni demonstrasi kawan-kawan buruh, mahasiswa dan rakyat yang merasa dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja, dan itu hak mereka," lanjut Heri.
Baca juga: Pengusaha Robby Sumampow Tutup Usia |
Menyoal adanya kader Partai Demokrat yang menemui dan menerima peserta demo, Heri mengaku sebagai bentuk dukungan pihaknya kepada rakyat. Pasalnya anggota fraksi Partai Demokrat di DPR RI sebelumnya telah menolak pengesahan UU Cipta Kerja saat rapat paripurna.
"Dan Partai Demokrat sebagai partai politik punya tanggungjawab moral untuk mendukung itu, mendukung perjuangan mahasiswa, buruh dan masyarakat. Karena Partai Demokrat itu selalu bersama dengan rakyat," ujarnya.
Ketika menjawab soal kemungkinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan diajak turun ke jalan jika Demokrat terus dipojokkan, Heri menyebut tidak perlu. "Kalau itu (ajak SBY turun ke jalan) tidak," katanya.
(mbr/sip)
