Bawaslu Boyolali Usut Dugaan Anggota Dewan Kampanye Saat Kegiatan Reses

Ragil Ajiyanto - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 17:40 WIB
Kantor Bawaslu Boyolali.
Kantor Bawaslu Boyolali. Foto: (Ragil Ajiyanto/detikcom)
Boyolali -

Bawaslu Boyolali mengusut dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Boyolali. Wakil rayat itu diduga mengkampanyekan salah satu paslon Pilbup Boyolali dalam kegiatan resesnya.

"Iya, tanggal 27 September (2020) kemarin, Bawaslu Boyolali mendapat informasi awal dari masyarakat, ada kegiatan reses oleh anggota DPRD Boyolali, inisialnya S yang diduga melakukan kegiatan kampanye dalam kegiatan itu," kata Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Boyolali, Widodo, saat dihubungi detikcom, Rabu (7/10/2020).

Kegiatan reses S tersebut, kata Widodo, berlangsung di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras. Berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Boyolali kemudian membentuk tim investigasi.

"Hasil penelurusan awal itu, kemudian dituangkan dalam form temuan dan disepakati untuk ditindaklanjuti masuk ke Gakkumdu. Oleh Gakkumdu disepakati kemudian dilakukan klarifikasi kepada pemberi informasi awal dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian," ujarnya.

Bawaslu Boyolali kemudian mengundang pemberi informasi awal, saksi-saksi dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi hari ini. Sesuai jadwal, mereka diundang pada pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 14.30 WIB, mereka belum ada yang datang ke bantor Bawaslu.

"Agendanya hari ini, kami masih menunggu kedatangan masyarakat yang kami undang, yang kami anggap tahu terkait dengan kegiatan tersebut. Kami undang pukul 09.00 WIB tadi, tapi sampai saat ini belum ada yang rawuh," jelas Widodo.

Widodo menyatakan, Bawaslu Boyolali kini masih dalam proses klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti.

"Arahnya memang, karena sudah dibahas ke Gakkkumdu, jadi ada dugaan pidana Pemilu terkait dengan sangkaan Pasal 69 huruf H, yaitu mempergunakan fasilitas negara atau daerah, jucto Pasal 187 ayat 3, UU No 10/2016," terang dia.

"Kalau misalnya nanti dalam klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti ini kemudian terpenuhi dan diputuskan oleh Gakkumdu di pembahasan kedua, baru bisa ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke penyidik Kepolisian. Tetapi kalau nanti di pembahasan kedua Gakkumdu itu dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur, maka berhenti pada pembahasan kedua," lanjutnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, menambahkan saksi dari masyarakat yang diundang ke Bawaslu hingga sore ini belum ada yang datang. Mereka diundang lagi ke Bawaslu Kamis (8/10/2020) besok.

"Tidak ada yang hadir. Besok kita undang lagi," kata Taryono.

(sip/sip)