Pusat Studi Pancasila UGM Usul Penulisan Ulang Sejarah Peristiwa G30S

Tim detikcom - detikNews
Senin, 05 Okt 2020 12:17 WIB
Universitas Gadjah Mada (UGM).
Foto: Universitas Gadjah Mada (UGM). (Dok Humas UGM)
Yogyakarta - Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) mengusulkan penulisan ulang sejarah peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Penulisan ulang itu dinilai perlu dilakukan melalui riset mendalam dari kalangan akademisi dan sejarawan.

"Informasi sejarah yang diterima masyarakat selama ini mungkin terkait kepentingan penguasa di masa lalu," ujar Ketua PSP UGM Agus Wahyudi PhD dalam keterangan tertulis yang dikirim Humas UGM kepada wartawan, Senin (5/10/2020).

"Namun jika penulisan sebuah peristiwa sejarah betul-betul bersumber dan terbuka untuk mendapatkan ujian atau validasi dari sumber yang beragam pada pusat-pusat riset dan pengkajian ilmiah tentu sangat diharapkan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya," urainya.

Mendapat kebenaran yang sesungguhnya tersebut, kata Agus, berlaku bukan hanya dalam bidang sejarah namun juga sebagai usaha pencarian kebenaran pada umumnya dalam tradisi ilmu pengetahuan.

Menurutnya, satu-satunya cara dan harapan yang paling mungkin untuk mengatasi dan paling tidak mendekati kebenaran dari kontroversi ini adalah pendekatan ilmiah, kajian yang serius dan sesuai standar dengan mutu yang tinggi di masyarakat kampus dan lembaga riset yang menangani isunya.

"Bahkan buku-buku pelajaran sekolah dan kebijakan politik negara kelak perlu merujuk pada hasil-hasil riset dan pekerjaan ilmiah yang menggunakan standar yang diakui itu," ungkapnya.

Soal Gerakan 30 September, katanya, menjadi bagian dari perkembangan narasi dalam kehidupan publik dan politik. Publik mungkin bisa melihat kontroversi sebuah isu tertentu akan bisa merangsang partisipasi dan keterlibatan publik yang lebih luas dan mendorong kedewasaan pada akhirnya.

"Saya melihat asumsi ini mungkin benar, tapi jika perkembangan narasi itu terjadi tidak dengan cara rekayasa, termasuk mobilisasi pendukung dengan menggunakan kekuatan uang atau kekuasaan, termasuk ancaman pemaksaan terhadap posisi atau pendapat yang berbeda," ujarnya.

Agus juga bicara tentang Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 oktober yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Pemakaian Pancasila dalam peristiwa pembunuhan para jenderal dan merupakan titik hitam dalam sejarah, kata Agus, justru menunjukkan bagaimana penguasa telah menyalahgunakan Pancasila demi kekuasaan.

Dia menjelaskan, peristiwa pembunuhan para jenderal dan kejadiannya sesudahnya dengan ribuan nyawa anak bangsa Indonesia terbunuh oleh sesama bangsa sendiri, tanpa melalui prosedur hukum dan pengadilan sebagian besar jelas menunjukkan bagaimana sekelompok orang menggunakan Pancasila demi tujuan politiknya.

"Akhirnya hanya mewariskan dendam kesumat dan permusuhan yang berlarut-larut di kalangan generasi penerus," lanjutnya.

Agus juga bicara tentang isu kebangkitan PKI yang menurutnya tidak lepas dari upaya kepentingan politik.

"Kepentingan politik jelas. Mengawetkan memori termasuk ketakutan adalah dalam rangka menjaga hegemoni dan karena itu peluang untuk bisa mengontrol perilaku," paparnya.

Dia meniai sudah saatnya para akademisi turun tangan menangani berbagai isu kontroversial ini berdasarkan hasil riset yang mendalam. Meski riset tersebut menurutnya cukup berisiko bagi akademisi, sejarawan maupun pemerintah yang berkuasa.

"Itu tugas akademisi yang penting. Semua pekerjaan berisiko. Namun standar dan cara bekerja yang profesional dengan mutu yang tinggi harusnya selalu dipegang oleh setiap akademisi termasuk akademisi di bidang sejarah yang menangani isu-isu kontroversial seperti sejarah kelam di republik kita ini," pungkasnya. (sip/mbr)