Moeldoko: Aturan Iklan Media di Pilkada 2020 Harus Dikaji Ulang

Muchus Budi R - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 19:53 WIB
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersama para pimpinan media massa di Hotel Marriot Jalan Ring Road Utara, Sleman, DIY, Kamis (1/10/2020).
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama para pimpinan media massa di Hotel Marriot Jalan Ring Road Utara, Sleman, DIY, Kamis (1/10/2020). (Foto: Muchus Budi Rahayu/detikcom)
Sleman -

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyarankan agar kampanye Pilkada 2020 dialihkan ke media massa untuk menghindari kerumunan massa. Aturan yang membatasi paslon mengiklan sendiri, harus dikaji ulang demi keselamatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Moeldoko saat bincang santai dengan para pimpinan media massa di Yogyakarta yang diadakan di Hotel Marriot Jalan Ring Road Utara, Sleman, DIY, Kamis (1/10/2020).

Dalam perbincangan tersebut, Moeldoko mengemukakan gagasan bahwa untuk menghindari kerumunan massa dalam kampanye terbuka, sebaiknya rangkaian kampanye dialihkan melalui media massa. Menurutnya keterpaparan informasi melalui media massa cukup memadai untuk seluruh lapisan masyarakat.

Sejauh ini Peraturan KPU No 13 Tahun 2020, mengatur bahwa iklan kampanye Pikada 2020 melalui media massa hanya bisa dilakukan selama 14 hari sebelum dimulainya hari tenang Pilkada (22 November hingga 5 Desember) dan difasilitasi oleh KPU setempat yang didanai oleh APBD.

"Aturan bisa diganti. Kita bisa memilih, mau menegakkan aturan atau menyelamatkan masyarakat. Aturan dibikin untuk kebaikan bersama, jadi ya harus dikaji ulang demi kebaikan itu," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, saat bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Moeldoko juga menyampaikan usulan tersebut.

"Banyak metode yang bisa dijalankan. Bagaimana media massa dioptimalkan sebaik-baiknya, jadi ada saling menghidupkan, atau cara lain-lain, hindari berkerumun," kata Moeldoko di kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (1/10).

Hal senada juga disampaikan Ganjar Pranowo. Ganjar menyebut media massa bisa menjadi opsi lain selain berkampanye lewat media sosial masing-masing paslon. Ganjar menyebut kampanye lewat media massa ini paling tepat. Mengingat di masa pandemi COVID-19 ini, tiap paslon dilarang berkampanye dengan mengumpulkan massa.

"Media ini jadi tempat kampanye yang jauh lebih efektif karena dalam kondisi pandemi ini, tempat kampanye paling bagus ya media, menurut hari ini ya," ujarnya.

Ganjar menyebut kampanye lewat media massa itu pun bisa dikoordinir oleh KPU atau Dinas Kominfo tiap daerah.

(mbr/rih)